MANGUPURA – fajarbali.com | Upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Badung, mendapat apresiasi wakil rakyat di DPRD setempat. Bahkan, legislator mendorong pemerintah mempercepat realisasi dana penanggulangan Virus Corona atau Covid-19, sehingga penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan maksimal.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunarta, usai mengikuti teleconference pembahasan LKPJ Bupati 2019, Kamis (2/4/2020). Politisi asal Abianbase ini menyadari di tengah situasi sulit banyak hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Namun, pemerintah juga tidak bisa hanya fokus pada penanggulangan Covid-19 semata, tapi turut memikirkan dampak sosial yang muncul akibat masalah tersebut.
“Kami mengapresiasi pemerintah Badung tanggap dengan kondisi yang terjadi dengan segera membentuk tim penanggulangan Covid-19 hingga ke tingkat desa. Cara ini kami yakini akan mempercepat masyarakat terbebas dari penyebaran virus yang berbahaya ini. Namun, jangan lupa ada warga kita yang bukan ODP atau PDP Covid-19 juga merasakan dampak dari virus ini,” ujarnya.
Menurutnya, tidak sedikit masyakat di Kabupaten Badung yang berprofesi sebagai pekerja harian yang kini harus tinggal di rumah. Mereka membutuhkan uluran tangan pemerintah agar dapat menyambung hidup. “Masyarakat yang hanya mengandalkan pendapatan harian ini perlu kita pikirkan, jangan sampai seperti kata Bapak Bupati Badung jangan sampai penanggulangan covid-19 di Badung menimbulkan masalah baru,” katanya.
Politisi Demokrat ini berharap pemerintah segera merealisasikan dana penanggulangan Covid-19 yang dialokasikan mencapai Rp 14 miliar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, sehingga tidak menimbulkan dampak sosial berkepanjangan.
“Minimal masyarakat yang akibat Covid-19 ini tidak bisa bekerja dan hanya mengandalkan pendapatan harian bisa makan, jadi dari dana yang telah dianggarkan bisa dibelikan sembako untuk membantu masyarakat,” harapnya.
Selain itu, Bendesa Adat Abianbase ini juga berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pendanaan Satgas Covid-19 yang dibentuk di tingkat desa. Sebab, selama ini mereka hanya mengandalkan dana mandiri atau swadaya yang dikumpulkan dari donasi masyarakat.
“Satgas tidak ada anggarannya apalagi di kelurahan tidak ada anggaran, sehingga harus swadaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana ini untuk penyemprotan disinfektan, mengedukasi masyarakat dan sebagainya,” ungkapnya.
Namun demikian, Made Sunarta juga berharap Satgas Covid-19 yang dibentuk di tingkat desa tidak menganggap penanggulangan virus corona sebagai tugas, melainkan panggilan jiwa membantu sesama. “Satgas yang sekarang ini bukan semata-mata penugasan tapi panggilan kemanusiaan, prajuru atau satgas ngayah sebagai yadnya,” ucapnya seraya menambahkan tim yang ditugaskan di garda depan penanggulangan Covid-19 juga mendapat perhatian terutama Alat Pelindung Diri (APD), jangan sampai mereka dikerahkan tanpa adanya persiapan.(put).