Dewan Dorong Pemerintah Optimalkan Pendapatan di Tahun 2021

(Last Updated On: 09/08/2020)

MANGUPURA – fajarbali.com | Ketua DPRD Putu Parwata bersama Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta, Jumat (7/ 8/2020) memimpin rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (7/8/2020).

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekwan Badung I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan Badung, termasuk para Tenaga Ahli Dewan Badung.

Menurut Ketua DPRD Badung, Putu Parwata LKPJ 2019 yang disampaikan Bupati Badung sudah terang dan dan jelas untuk disepakati bahkan sudah menghasilkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik. “Dan telah sesuai dengan visi misi Bupati Badung yang dilaksanakan setiap tahunnya melalui APBD yang ditetapkan bersama,” ungkapnya.

Pada KUA-PPAS tahun 2021 menurutnya, ada hal menarik yang dirancang yakni tetap memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun basisnya membangkitkan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 ini. 

“Kan ini harus dibenahi. Jadi semua program yang dirancang padat karya. Untuk membangkitkan gairah ekonomi di Kabupaten Badung. Antisipasi yang dilakukan adalah menggerakkan,”  ungkapnya yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta.

Kemudian, untuk meyakinkan terealisasinya Rp 4,3 triliun ini adalah merubah sistem perpajakan dengan real time. Ini adalah satu indikator yang didorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan. Sehingga, celah kebocoran kecil. “Selain itu, akan dilakukan promosi melalui digital. Baik itu primer, sekunder dan tersier. Sehingga pungutannya aman, mengoptimalkan target itu mungkin bisa lebih dari yang dirancang,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini. 

Pihaknya bersama eksekutif mengawal semua langkah demi kepentingan masyarakat. “Ekonominya dibangun, infrastruktur dibangun, sosial, agama dan kebutuhan lainnya. Semua demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Saat membacakan keputusan DPRD Badung, Wakil Ketua Made Sunarta merinci, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3,5 triliun, pendapatan transfer Rp 498 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 317,4 miliar. “Belanja daerah dirancang Rp 4,3 triliun dan pembiayaan daerah Rp0,” ujar politisi Partai Demokrat asal Abianbase tersebut.

Pada rapat paripurna sebelumnya, Bupati mengajukan pendapatan daerah Rp 4,8 triliun terdiri atas PAD Rp 4,02 triliun, pendapatan transfer 498 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 317,4 miliar. Belanja daerah pun sebelumnya dipasang Rp 4,8 triliun yang terdiri atas belanja operasi Rp 3,6 triliun, belanja modal Rp 543 miliar, belanja tidak terduga 15 miliar, belanja transfer Rp588 miliar dan pembiayaan daerah Rp 0.

Ditanya mengenai angka Rp 4,3 triliun ini, anggota Fraksi Badung Gede ini memastikan sudah berdasarkan pemetaan potensi yang ada. Selain itu, ujarnya, Badung berupaya menerapkan pajak secara real time. “Dengan upaya ini, lost atau kebocoran pajak bisa dihindari,” kata Sunarta yang juga bendesa adat Abianbase tersebut.

Menurutnya, mengingat situasi covid-19 saat ini, Badung berkeinginan untuk mempunyai celah fiskal positif sehingga dapat bantuan dana perimbangan dari pusat. Untuk celah positif, tegasnya, pendapatan hanya maksimal Rp2,2 triliun. Jika ditambah dengan transfer pusat Rp 1 triliun, pendapatan daerah Badung menjadi hanya Rp 3,2 triliun.

Dengan jumlah ini, katanya, dipastikan Badung tidak bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan yang wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Bidang-bidang lainnya sebenarnya boleh yidak diikuti tetapi Badung ingin mensejahterakan masyarakatnya. “Karena itulah, Badung perlu pendapatan besar untuk mampu mensejahterakan masyarakatnya,” tegasnya.

Selain itu, ujarnya, kebutuhan Badung memang sudah besar. Jika ingin diperkecil, katanya, dipastikan mengalami kesulitan karena memang sebelumnya sudah selalu besar. “Namun karena pariwisata suah dibuka, kami memiliki optimisme target pendapatan daerah ini bisa tercapai,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, politisi santun yang juga pengelola sejumlah lembaga keuangan tersebut menyatakan, rapat paripurna merupakan ajang untuk memperjuangkan kebutuha -kebutuhan maupun aspirasi masyarakat. “Pada saat rapat inilah semua kebutuhan dan aspirasi masyarkat bisa diperjuangkan sehingga bisa masuk APBD,” katanya.

Untuk mengawal inilah, ujar Sunarta, Fraksi Badung Gede yang terdiri atas 4 kursi (dua dari Demokrat dan 2 dari Gerindra) hadir dalam rapat paripurna Dewan. “Ini tentu saja di luar pilihan politik pada saat pilkada mendatang,” katanya.

Agenda sidang adalah Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.(put).

 Save as PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jembrana Clean Up Day Sasar Pantai Yeh Sumbul

Ming Agu 9 , 2020
Dibaca: 33 (Last Updated On: 09/08/2020)NEGARA – fajarbali.com | Setelah aksi bersih-bersih di Pantai Candikusuma Kecamatan Melaya,  PHRI Jembrana bersama Dinas Parwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jembrana kembali menggelar even sosial Jembrana Clean Up Day (JCD). Kegiatan aksi sosial bersih-bersih tersebut dilaksanakan di Pantai Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Jumat […]

Berita Lainnya