BANGLI - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Menjelang persiapan untuk merancang APBD Perubahan tahun 2020, kalangan DPRD Bangli menyoroti realisasi dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan jajaran eksekutif.
Terlebih, sampai memasuki bulan Agustus ini, para wakil rakyat belum mengetahui dan mendapatkan laporan realisasi anggaran dalam semester pertama (enam bulan terakhir) di tahun 2020 ini. Karena itu, hal tersebut kembali dipertanyakan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Bangli bersama Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), di gedung dewan Bangli, Selasa (4/8/2020). “Apakah ada tambahan anggaran untuk Bangli tahun nanti dan berapa persentase realisiasi anggaran selama 6 bulan terakhir ini. Kami ingin tahu apa mungkin di dalam laporan ini nantinya bisa berlanjut rapat kerja dengan masing-masing SKPD lainnya," ungkap Anggota Komisi III, I Ketut Suastika dalam rapat kerja yang dipimpin I Made Natis selaku Ketua Komisi III DPRD Bangli.
Dicontohkan, realisasi dari Rumah Sakit Bangli baru mencapai 20 persen, dengan alasan kondisi covid. Nah untuk selanjutnya pihaknya menegaskan tak mungkin menargetkan realisasi lebih dari 20 persen, melihat kondisi yang masih dalam suasana pandemi. Politisi PDIP asal desa Peninjauan, Tembuku itu juga sempat menyinggung terkait empat kali penyesuaian APBD. “Apakah hanya untuk pemberlakukan dalam menjalankan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat atau bagaimana. Dulu bupati diberikan menjalankan hal tersebut karena pandemi. Setahu kami semua penjabaran atau penyesuaian APBD harus melalui APBD Perubahan. Kalau memang penjabaran itu hanya untuk menjalanlan DAK, kami kira tak masalah, kecuali ada alasan lain," ungkapnya.
Sementara rekannya, Made Sudiasa menukik terkait program-progrm yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata Politisi Partai Demokrat asal desa Undisan Tembuku ini, sebaiknya perjelas lakukan rincian kegiatan yang mana harus dijalankan. “Kami takutkan ini itu dijalankan, ujungnya tak ada anggaran. Kami khawatir malah kacau di Desember nanti," cetusnya. Dia juga menekankan terkait adanya program baru yang akan dirancang di tahun perubahan. "Saya dapat info di masyarakat kalau akan ada program baru di APBD Perubahan. Kami takutkan, program lama tak jalan karena covid, di tahun perubahan malah ada program baru sementara anggarannya tak ada," ungkapnya menekankan. Sudiasa juga menanyakan terkait belanja pegawai dalam hal ini gaji pegawai yang mengalami pemotongan selama pandemi corona. "Kami cukup prihatin, karena belanja pegawai itu bisa berpengaruh pada pergerakan perekonomian di Bangli," ungkap Sudiasa.
Disisi lain, menyikapi semua pertanyaan dewan, BKPAD Bangli nampaknya belum bisa memberikan jawaban memuaskan karena penjelasan yang disampaikan memblunder. Terkait persentase realisasi, pihak BPKAD mengaku sudah memberikan laporannya pada Sekwan Bangli pada 23 Juli lalu. Sedangkan mengenai penyesuaian APBD 2020, disebutkan telah dilakukan sebanyak empat kali. Penyesuaian terakhir itu dikarenakan ada sumber baru dari pusat berupa DAK Cadangan. "Jadi sebelumnya ada DAK yang ditarik oleh pusat, dan sekarang diturunkan kembali lewat Perpres. Kami tindaklanjuti dengan Perbup supaya tindaklanjutnya cepat jadi tanpa menunggu perubahan,” tandasnya. (arw).
