Save as PDF
Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi
DENPASAR-fajarbali.com |Keberhasilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengungkap kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) di bagian pelayanan jalur cepat (fast track) di Bandara Internasional Ngurah Rai mendapat respon dari kalangan anggota dewan. Dewan menilai kejadian tersebut bisa mencoreng citra pariwisata Bali.
“Itu tindakan-tindakan yang merugikan pariwisata Bali. Oknum-oknum ini harus segera ditindak tegas. Jangan main-main,” ujar Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, Selasa (21/11).
Menurut, citra dan pelayanan terhadap pariwisata Bali saat ini harus dikedepankan. Apalagi, tahun 2024 mendatang Bali akan menerapkan pungutan bagi wisatawan asing yang akan berkunjung. “Bandara itu mukanya Bali. Segera, kita mendorong Pj memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum itu,” katanya.
Pelayanan Harus Ditingkatkan Jelang Penerapan Pungutan Bagi Wisatawan Asing
Dirinya berharap, pelayanan yang baik juga harus diterapkan disemua sektor. Tidak hanya Bandara saja, tetapi juga tempat-tempat publik yang menjadi keluar masuknya wisatawan. “Kita di Bali bidang pariwisata, jadi pelayanan yang utama,” tegasnya seraya agar pengecekan dan pengawasan tak hanya di Bandara, melainkan di pintu-pintu masuk Bali lainnya.
Politisi asal Buleleng ini juga mengajak semua pihak di Bali agar bersama-sama untuk menjaga dan berpikir bagi Bali, guna kesejahteraan masyarakat.
Terkait rencana penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang rencananya di Bulan Februari 2024 mendatang, Ketua DPD Partai Golkar Buleleng ini juga meminta pelayanan ditingkatkan. Fasilitas dan faktor-faktor pendukung harus dipersiapkan dengan matang. “Dan ingat, mereka (wisatawan) itu tamu, orang Bali punya rasa bahwa tamu itu kehormatan bagi kita,” pungkasnya. W-011
Save as PDF