DENPASAR – fajarbali.com | Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali terus menyampaikan aspirasi ke berbagai kalangan, baik eksekutif, legislatif di daerah dan pusat. Terbaru, Senin (18/4), kemarin, Pengurus BMPS Bali menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPR RI Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, di Denpasar.
Setelah mendengar penjelasan BMPS terkait karut-marutnya sistem penerimaan siswa baru, Demer akhirnya memahami persoalan riil yang terjadi di lapangan. Karenaya, ia pun mendorong pemerintah memberdayakan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Sebab di sekolah swasta banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang perlu mendapat perhatian.
“Saya dengar tadi adanya kelebihan siswa di kelas-kelas jenjang SMA/SMK negeri dan SMP negeri. Akhirnya pendidikan di sekolah-sekolah negeri itu menjadi tidak efektif dan efisien. Sementara di banyak sekolah swasta sangat kekurangan siswa atau daya tampung tak terpenuhi. Tentu saya akan komunikasikan nanti dengan rekan yang membidangi (pendidikan) Komisi X khususnya,” kata Demer.
Harapan dari perguruan swasta adalah pendidikan yang berkeadilan dengan kebijakan subsidi silang. Kalau yang sudah punya atau mapan secara ekonomi semestinya tidak digratiskan, baik itu di swasta maupun di negeri. Justru siswa yang kurang beruntung yang mesti diberikan subsidi dan dijamin keberlangsungan pendidikannya hingga perguruan tinggi.
“Saya sangat setuju kalau itu dilakukan karena saya melihat juga sekarang ini anak SMA yang sudah memiliki mobil dan sebagainya bersekolah di negeri. Sementara saya lihat memang di Bali ini justru siswa yang kurang beruntung (miskin) yang lebih banyak di swasta,” imbuh Demer.
Demer berpendapat, bagi keluarga mampu sudah seharusnya berpartisipasi dalam pendidikan dengan rela membayar. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan mengenai sistem subsidi silang ini sehingga terwujud pendidikan gotong royong dan berkeadilan. “Sekarang kan gampang untuk mengetahui yang mampu atau tidak melalui NPWP-nya, kartu pajak,” urainya.
Mendengar penyampaian dari BMPS Bali bahwa di tingkat SMP dan SMA/SMK banyak kelas yang belum terisi, Demer pun menilai sebenarnya tidak perlu dibangun lagi sekolah baru. Tinggal memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada. Bahkan pemerintah harus terjun juga kalau swastanya kurang mampu atau terbatas dalam hal sarana dan prasarana agar bisa memberikan layanan pendidikan berkualitas.
“Bantuan untuk sekolah swasta tersebut misalnya dibantu dengan guru PNS yang tentunya profesional. Sehingga nanti minat masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke swasta juga banyak, jadi beban pemerintah pun berkurang,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum BMPS Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, mengungkapkan, pengelolaan SMA/SMK di Bali yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali selama ini dinilai belum maksimal. Hal tersebut tampak dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa tahun terakhir yang selalu terjadi kisruh.
Dengan kondisi tersebut, BMPS Bali menginginkan tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. “Kita harapkan pendidikan itu, mau di negeri atau swasta itu bisa samalah semuanya. Bagaimanapun juga negeri tidak bisa menampung seluruh murid tamatan SMP yang ada. Tentu kita ingin ada perbaikan-perbaikan ke depan,” ujarnya Ambara Putra.
Untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas, BMPS Bali terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Tidak saja dengan DPR RI, tetapi juga dengan Pemkab/Pemkot dan Pemprov Bali. Harapannya ke depan sekolah negeri menerima siswa sesuai daya tampung yang ada dan sesuai standar rombongan belajar maksimal 36 orang untuk kelas SMA/SMK.
Ngurah Ambara menekankan, supaya ke depan PPDB berjalan tertib. “Kita menginginkan anak yang pintar dan berkarakter, tapi banyak ternyata kita lihat siswa yang masuk itu tidak melalui jalur atau sistem yang ada. Nah ini bagaimana kita buat siswa berkarakter kalau dalam penerimaan siswa saja seperti itu?” kata Ambara mengakhiri. (Gde)
Save as PDF