AMLAPURA-fajarbali.com | Sekitar 900 orang terdiri dari pengusaha,sopir truk, dan pekerja galian C yang tergabung dalam depo material di Desa Tianyar Barat, kecamatan Kubu, Karangasem mendatangi gedung DPRD Karangasem, Jumat (2/2/2018).
Kedatangan mereka sebagai buntut aksi yang dilakukan pengusaha yang tidak tergabung ke depo. Mereka membantah melakukan intimidasi terhadap pengusaha, sopir truk yang melewati depo material seperti yang disampaikan sebelumnya ke dewan.
Kedatangan ratusan masyarakat ini diterima oleh gabungan komisi, bertempat di aula kantor DPRD Karangasem. Ketua asosiasi Pratiwi Agung, I Nengah Sumerta di hadapan dewan mengatakan, asal muasal dibangunnya depo tidak lepas dari kondisi Gunung Agung yang berstatus awas. Oleh pemerintah, agar tidak mengganggu nantinya jika terjadi erupsi, para pengusaha diminta membangun depo di wilayah yang jauh dari KRB.
“Ada pertemuan dengan bupati yang meminta agar membuat depo, ini dilakukan mengingat kebutuhan material galian C saat itu sempat macet,” ujar Sumerta.
Bahkan, pihaknya sempat membangun depo di wilayah Sambirenteng, Buleleng. Tetapi depo dipindah ke Tianyar Barat. Dengan menyewa lahan seluas 2,5 hektar tersebut, beberapa pengusaha pun ikut di dalamnya. Namun entah kenapa, saat mereka keluar dari depo malah mengatakan kalau depo melakukan intimidasi kepada mereka. “Saya tegaskan itu fitnah, kami tidak pernah melakukan intimidasi, silakan kalau tidak mau ke depo, tetapi jangan lantas melakukan fitnah,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengusaha Galian C di Kubu Mengadu ke DPRD Karangasem
Hal yang sama juga dikatakan perwakilan dari Pratiwi Agung, Gede Aryana. Menurutnya, apa yang disampaikan pengadu sebelumnya sama sekali tidak benar. Ia pun mencontohkan, jumlah truk yang mengambil material ke Kubu misalnya, dikatakan kalau sekarang truk jumlahnya 150, pada kenyataannya pihaknya mencatat ada 300-an truk yang ke depo. Itu pun mereka membawa faktur.
“Kalau saya beberkan semua, malah truk-truk mereka tidak ada fakturnya. Kalau dari harga, di depo ada perjanjian dengan sopir asal Singaraja harganya sebesar Rp 1,1 juta,” ujarnya.
Sekretaris Pratiwi agung, Nyoman Arya mengatakan, kehadirannya ke gedung dewan ini bukan untuk mencari benar dan salah. Tetapi pihaknya ingin mengklarifikasi tudahan yang disampaikan oleh pengusaha yang tidak tergabung kedalam depo. Pihaknya pun mengaku, penyampaian tersebut tidaklah benar. Apalagi, depo memberdayakan masyarakat lokal baik yang menjadi sopir maupun pekerja.
“Ini murni kami mengoptimalkan masyarakat lokal yang saat ini sedang dilanda bencana, kami juga tidak ingin sopir dari luar wilayah KRB mondar-mandir ke wilayah mereka, sehingga depo hanya mengoptimalkan sopir yang berasal dari wilayah KRB,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, DPRD Karangasem, Gusti Agung Dwi Putra mengatakan, dewan tidak dalam posisi pada salah satu pihak saja. Ia pun akan tetap berupaya mencarikan solusi dengan instansi terkait. Dwi Putra yang didampingi anggota dewan dari gabungan komisi juga meminta agar eksekutif buat regulasi yang baik serta memanggil pengusaha-pengusaha untuk duduk bersama mencari solusi.
“Jangan sampai menguntungkan orang luar, tetapi bagaimana masyarakat setempat sejahtera dan juga bisa peningkatan PAD,” ujarnya.
Sementara anggota DPRD asal Tianyar Barat, Gede Dauh Suprapta meminta masyarakat yang kontra dan pro untuk tetap dingin dalam menyelesaikan masalah. Pihaknya pun memuji pihak-pihak yang tidak sampai menimbulkan gesekan di masyarakat. “Tetap jaga kondisifitas di masyarakat, selesaikan secara dingin, apalagi situasi seperti ini,” ujarnya. (bud)
Save as PDF