
DENPASAR-fajarbali.com | Kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung memicu gelombang tanya di tengah masyarakat Bali. Di satu sisi, langkah ini dinilai berani demi menyelamatkan wajah pariwisata Bali di mata dunia. Namun di sisi lain, tumpukan sampah yang tak terangkut di pemukiman warga memicu bom waktu sosial baru. Melalui Focus

DENPASAR-fajarbali.com | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi dalam mengawal transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di daerah. “Beragam terobosan dalam transformasi layanan pertanahan dan tata ruang terus dilakukan secara bertahap, mulai dari aspek kebijakan dan regulasi, program layanan, hingga penguatan

DENPASAR-fajarbali.com | Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, Yusra Alhabsyi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Wisma Negara Bumi Beringin, Kota Manado, Selasa (12/05/2026). Kegiatan strategis tersebut dibuka secara resmi oleh Yulius Selvanus

Tak seperti biasanya, Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya mendadak diserbu lansia, Kamis (14/5/2026) pagi. Rupanya, ibu-ibu lanjut usia (lansia) tersebut datang untuk mengikuti Lomba Senam Nangun Sat Kertih Loka Bali yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan Klungkung.

DENPASAR-fajarbali.com | Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus mengatakan pihaknya terus mendorong proses sertifikasi tanah yang saat ini menjadi aset daerah. “Ada ribuan hektare tanah atau lahan yang belum tersertifikasi,” kata Gubernur Yulius saat memberikan keterangan usai ‘Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN dan KPK dengan Pemerintah Daerah se-Sulawesi

DENPASAR-fajarbali.com | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi pelayanan publik di tingkat daerah. Kali ini, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi ditetapkan sebagai lokasi percontohan (piloting) untuk integrasi pelayanan pertanahan dan penguatan tata ruang yang bersih dari praktik korupsi, melalui kolaborasi strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi