GIANYAR – fajarbali.com | Melalui sidang paripurna, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Gianyar, Selasa (14/7/2020). Bupati Mahayastra menjawab pandangan umum dari empat fraksi di Dewan Gianyar.
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Gusti Ngurah Anom Masta, Bupati Mahayastra menyampaikan jawaban pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019. Mahayastra mengawali menjawab pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan I Ketut Sudarsana tentang realisasi pajak yang masih rendah. Bupati menjelaskan tidak tercapainya pajak parkir disebabkan karena belum optimalnya pendaftaran Wajib Pajak (WP) parkir. Untuk BPHTB dan pajak reklame dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum (condition of economic). Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai disebabkan oleh adanya perubahan sistem pemungutan pajak semenjak penyerahan kewenangan PBB dari KPP Pratama ke daerah yaitu dengan sistem pembayaran pajak secara mandiri.
Mengenai rapid test gratis kepada pekerja pariwisata, Mahayastra mengatakan akan melakukan pengkajian lebih lanjut. Sedangkan bagi karyawan yang BPJSnya diputus, Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah menyediakan Jaminan Kesehatan.
Menjawab pertanyaan yang disampaikan fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Arjono terkait aksesibilitas dan amenitas pariwisata terutama di kawasan Wisata Ubud, Mahayastra menjelaskan bahwa jalan Tegallalang-Ubud merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Kemudian terkait dengan pertokoan di Pasar Ubud yang terbakar lebih dari 5 tahun, pihaknya mengaku melakukan revitalisasi pasar secara bertahap. Untuk sarana parkir di kawasan Ubud sudah disediakan sentral parkir dan juga kantong-kantong parkir yang dikelola oleh desa adat setempat, sedangkan untuk penataan kabel PLN sudah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020, namun karena adanya re-focusing anggaran sehingga pelaksanaannya ditunda.
Mengenai harapan Fraksi Golkar agar pembangunan sentra IKM Celuk dan Pasar Silakarang agar dilanjutkan, Mahayastra menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2020 telah dianggarkan pembangunan sentra IKM Celuk sebesar 3,5 milyar rupiah yang bersumber dari DAK, atas kebijakan pemerintah pusat DAK Fisik Tahun 2020 ditunda sesuai SKB No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sedangkan Pasar Rakyat Silakarang sebesar 5,6 milyar rupiah yang bersumber dari APBD belum dapat dilanjutkan akibat bangunan yang dulu dibangun dengan dana TP belum diserahterimakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
Mahayastra juga ucapkan terima kasih atas penyampaian saran Fraksi Demokrat terkait perbaikan Lapangan Ubud yang terletak di sentra Pariwisata Ubud. Ia mengatakan akan melakukan perbaikan lapangan secara bertahap di Kabupaten Gianyar. Pertanyaan terkait komposisi anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, jaring pengaman sosial dan realisasi yang telah berjalan, Bupati Mahayastra menjawab bahwa jaring pengaman sosial, kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi, dananya ditempatkan pada akun Belanja Tidak Terduga. Sampai saat ini persentase realisasinya mencapai 28%.
Terakhir Mahayastra menjawab pertanyaan dari fraksi Indonesia Raya tentang PPDB SMP Kabupaten Gianyar yang menjadi polemik. Mahayastra menegaskan tahun ini telah dibangun SMPN 4 Sukawati di Ketewel dan telah mengubah status sekolah swasta SMP Silacandra menjadi SMPN 5 Sukawati. Untuk wilayah Kecamatan Gianyar sudah ada perencanaan sekolah baru. Menyikapi permasalahan PPDB tingkat SMA/SMK Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mengusulkan kepada Gubernur Bali untuk dibangun Sekolah SMA Negeri di Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Sukawati.(gds).
Save as PDF