SEMARAPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Stabilitas harga kebutuhan pokok mendapat perhatian serius Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta. Kamis (17/1/2019), Bupati menyoroti kinerja Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung yang dinilai lambat.
Tak hanya itu, TPID juga diingatkan agar tak lagi menggelar program pasar murah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebaliknya, agar tak salah sasaran program tersebut harusnya diprioritaskan kepada warga miskin.
Unek-unek Bupati Suwirta tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan finalisasi penyusunan roadmap TPID kabupaten Klungkung tahun 2018-2021 di Ruang rapat Widya Mandala kantor Bupati Klungkung. Selain mengkiritisi kinerja TPID yang dicap lambat, Bupati Suwirta juga meminta agar TPID membuat terobosan, tidak hanya menunggu kebijakan dari Bupati saja.
Menurut Bupati, TPID sejatinya tidak hanya bertugas untuk menjaga stabilitas harga di daerah. "TPID ini juga bisa bertugas untuk menurunkan kemiskinan," ujarnya didampingi Sekda Gde Putu Winastra. Oleh karena itu, jajaran TPID Kabupaten Klungkung diingatkan, dalam memantau dan menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat, tidak boleh seperti pemadam kebakaran. Yakni pada saat harga naik, baru tim turun ke lapangan.
Sebaliknya, harus menyiapkan berbagai strategi untuk mengendalaikan inflansi. Apalagi saat ini banyak lembaga ekonomi sampai ke daerah pedesaan. Seperti, Koperasi, Bumdes, PNPM Mandiri, dan jenis lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat penanganan inflasi di daerah menjadi kurang fokus, dan dapat berdampak kepada terjadinya inflasi yang semakin tinggi.
Di samping itu, tak lupa Bupati juga meyoroti program pasar murah untuk PNS yang kerap digelar oleh TPID. Untuk ke depannya, program serupa hendaknya tidak dilakukan lagi. Bupati Suwirta menegaskan, apabila ingin membuat pasar murah, sebaiknya ditujukan kepada masyarakat miskin.
Yakni dengan memberikan kupon yang isinya potongan harga untuk nantinya dapat ditukarkan pada kegiatan pasar murah tersebut. Dirinya juga menugaskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menghidupkan kembali semua KUD dan BUMDES. Lembaga-lembaga di tingkat desa tersebut dinilai penting dan bisa dirangkul untuk menjalin kerjasama dan membangun holding company di Klungkung. (dia)
