AMLAPURA – fajarbali.com | Untuk melawan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) di Karangasem, bupati telah menyiapkan tujuh langkah kebijakan dan program dalam menanggulangi dan mencegah merebaknya covid-19. Selain melakukan relokasi anggaran, bupati juga menyiapkan langkah karantina Terpadu Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemberian intensif kepada tenaga medis,dan kebijakan pembebasan pembayaran langgaran air PDAM.
Dalam keteranganya, bupati IGA Mas Sumatri, Rabu (15/4/2020) , mengatakan, langkah tersebut diambil makin merebaknya penyebaran covid-19 yang tentu pemerintah dituntut mengambil langkah cepat. Dari tujuh langkah pogram dan kebijakan itu, sebagian telah dijalankan seperti relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang nilainya sebesar Rp 8,7 miliar. Sedangkan, kelanjutan relokasi anggaran juga telah disiapkan yang nilainya mencapai Rp 78 miliar yang nantinya yang akan difokuskan untuk penanganan dampak ekonomi dan jarring pengaman sosial. “Rp 8,7 miliar telah dijalankan dengan difokuskan untuk pengadaan APD, disinfektan, operasional satgas, dan penyiapan tempat karantina,” ujar bupati.
Relokasi dan rasionalisasi anggaran tersebut, kata Bupati IGA Mas Sumatri, berasal dari rasionalisasi dan relokasi anggaran di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag, dan BKK Non Rutin,serta kebijakan penghentian kegiatan infrastruktur yang berasal dari DAU 25 persen. “Jumlah keseluruhan dari relokasi anggaran APBD Tahun 2020 sebesar Rp 86.7 Milyar,” ujarnya.
Selain itu, kata Bupati, pihaknya pun bakal membuat lokasi karantina terpadu untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Karangasem. Karantina terpadu ini, rencananya akan berlokasi di hotel berbintang di Kawasan Candidasa. Hal ini, kata IGA Mas Sumatri, berdasarkan data dari Asosiasi Pelayaran Indonesia Pusat, diperkirakan sekurang-kurangnya 1000 orang pekerja migran asal Karangasem akan pulang kampong dalam beberapa gelombang ke depan. “Mulai hari ini, PMI yang datang akan di karantina selama 14 hari di hotel berbintang di kawasan Candidasa. Mereka akan ditanggung kebutuha konsumsi dan biaya penginapan selama masa karantina,” ujarnya lagi.
Pelanggan PDAM pun nantinya akan ada pembebasan pembayaran bagi masyarakat yang tidak mampu dimulai dari pemakaian April 2020 sampai Juni 2020. Kebijakan ini sudah dikomunikasikan sebelum 9 April dengan Kepala Perumda Tirta Tohlangkir. Jadi tidak ada kaitannya dengan pihak tertentu. Bupati juga mengatakan, pemerintah Karangasem bakal memberikan insentif bagi tenaga medis yang bertugas merawat pasien Covid-19 dengan rincian insentif bagi tenaga dokter spesialis Rp 10 juta, dokter umum Rp 7,5 juta, perawat Rp 5 juta dan asisten tenaga kesehatan Rp 3,5 juta. “Misalnya ada yang sampai meninggal saat menjalankan tugas, kami siapkan asurasi kematian bagi tenaga medis sebesar Rp 100 juta,” ujarnya lagi.
Sementara, untuk mengatasi dampak ekonomi rakyat, Bupati meluncurkan paket bantuan tak terduga dengan pemberian paket sembako sebesar Rp 1,5 milyar. Bupati Karangasem juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat realisasi sejumlah kebijakan nasional yang meringankan beban rakyat seperti program Keluarga Harapan Rp 200 ribu/kk/bulan, Bantuan Langsung Tunai Rp 600 ribu/KK/bulan, Kelompok Penerima Manfaat, bantuan Pangan Non Tunai Rp 200 ribu/KK/bulan, bantuan ibu hamil Rp 250 ribu/bulan, bantuan penyandang disabilitas Rp 200 ribu/bulan, pembebasan biaya listrik bagi masyarakat pengguna 450 KWH oleh PLN. (rilis).
Save as PDF