MANGUPURA-fajarbali.com | Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup I Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Kepala Wilayah BPN Provinsi Bali Jaya, SH, MH dan Kepala BPN Badung Samsul Bahri menyerahkan Sertifikat Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 sebanyak 8.728 sertifikat untuk 3.082 masyarakat penerima di Kecamatan Petang dan Abiansemal.
Selain sertifikat, Bupati juga menyerahkan dana hibah tahun 2018 bagi 100 penerima dengan total nilai Rp. 43,1 miliar lebih. Penyerahan sertifikat tanah dan dana hibah dilakukan di dua tempat berbeda yakni di Wantilan Desa Adat Petang dan di Wantilan Desa Adat Sedang, Abiansemal, Rabu (25/4/2018).
Kecamatan Petang, Sertifikat PTSL diserahkan sebanyak 2.962 bidang dengan penerima sebanyak 777 orang. Di Kecamatan Abiansemal diserahkan 5.766 bidang yang menerima sebanyak 2.305 orang. Di tahun 2018, sudah disepakati untuk menuntaskan pensertifikatan tanah masyarakat sekitar 43 ribu bidang tanah hasil inventarisasi data BPN dengan anggaran mencapai Rp 14 miliar.
Sementara untuk hibah, di Petang sebanyak 23 penerima dengan besaran dana Rp 14,9 miliar lebih dan di Abiansemal 77 penerima dengan dana sebesar Rp 28,2 miliar lebih. Penyerahan tersebut juga dihadiri anggota DPRD Badung daerah pemilihan Abiansemal dan Petang.
Bupati Giri Prasta menyampaikan, apresiasi dan terima kasih atas program PTSL yang dicanangkan Presiden RI Bapak Joko Widodo melalui Kementerian Agraria, BPN Provinsi dan BPN Kabupaten Badung. Hal ini merupakan kebijakan strategis sebagai wujud hak paten kepada warga sebagai dasar kepemilikan tanah.
“PTSL merupakan program nasional dengan target tuntas se-Indonesia di tahun 2025. Astungkara kita di kabupaten badung untuk pensertifikatan tanah tahun 2018 sudah total semua,” tegas Giri Prasta. Sertifikat ini akan dipakai gambar atau peta wilayah Badung per desa.
Giri Prasta menambahkan, Pemkab Badung sangat mendukung program Nawa Cita Presiden RI dengan “Revolusi Mental Indonesia Hebat”. Ini disikapi dengan sederhana, dimana Bupati telah melakukan kebijakan-kebijakan yang mengurangi beban masyarakat salah satunya PTSL ini. Termasuk pula Badung mendukung program JKN, dimana kekurangan anggaran kesehatan dari JKN itu, sepenuhnya menggunakan dana APBD. Badung juga telah melaksanakan program tri kona (lahir, hidup, mati).
Untuk administrasi kependudukan, badung sudah punya program Aku Sapa (administrasi kependudukan satu paket). Pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik di puskesmas, RSUD Mangusada, RSUP Sanglah maupun RS yang diajak kerjasama termasuk klinik dokter umum, berapapun menghabiskan biaya ditanggung Pemkab Badung. Selain itu diberikan santunan penunggu pasien per hari 200 ribu.
Untuk kematian diberikan santunan kematian 10 juta sekaligus mendapat akte kematian dan perubahan KK. “Tri Kona di Badung ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten badung,” tegasnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Jaya, SH, MH mengatakan, sejak tahun 2017, Presiden menargetkan tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar. Untuk Bali ditarget 2020 akan tuntas sehingga Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia seluruh bidang tanahnya terdaftar. Sementara Badung, tahun ini masih sisa 43 ribu bidang, dan tahun ini pula akan dituntaskan, sehingga Badung menjadi Kabupaten pertama menjadi Badung lengkap di seluruh Indonesia.
“Kami sangat mengapresiasi Kabupaten Badung, karena dari evaluasi, dukungan dari pemerintah daerah adalah pertama dalam membantu BPN melakukan pendaftaran tanah,” jelas Jaya.
Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, apa yang telah dilakukan Bupati Badung merupakan langkah-langkah strategis, dan telah menjalankan komitmennya untuk membangun, memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat Badung.
“Bupati dan Wakil Bupati didukung DPRD Badung komitmen memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi,” imbuhnya. (put)
Save as PDF