DENPASAR – fajarbali.com | Hingga saat ini persoalan terhadap pandemi Covid-19 terus bergulir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bagaimana tidak, pandemi telah berdampak di berbagai sektor kehidupan manusia, tak terkecuali sektor ekonomi. Turunannya daya beli masyarakat serta lambatnya perputaran roda perekonomian pada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) maupun skala besar, menjadi suatu hal yang perlu dicarikan solusinya untuk dapat mengurangi dampak dari pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah telah meluncurkan program yang bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi global tersebut. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hadir sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian. Pada implementasinya, program PEN juga dipersiapkan sebagai salah satu solusi untuk mendukung penguatan perekonomian daerah.
Di Bali, hampir 80 persen masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata. Betapa tidak, sektor pariwisata Bali merupakan sumber utama pendapatan daerah, yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Negara serta sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bagi pemerintah, Provinsi Bali merupakan salah satu prioritas untuk merealisasikan program PEN, khususnya di sektor pariwisata dengan berbagai kebijakan strategis guna mendukung keberhasilan dalam implementasinya,” ujar pengamat ekonomi, M. Setyawan Santoso, Senin (1/3/2021).
Ia menerangkan, rencana untuk membuka kembali pintu kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali yang terus digodok oleh pemerintah, sebagai langkah awal untuk merealisasi program PEN dengan membuka kembali sektor Pariwisata Internasional di Bali.
“Pemerintahan pusat kini tengah merancang kembali untuk dibukanya Bali bagi turis asing. Hal tersebut karena adanya penurunan jumlah kasus positif Covid-19 yang ada di Bali, sehigga sangat memungkinkan kegiatan perekonomian di Bali bisa kembali di lanjutkan, salah satunya dalam sektor pariwisata internasional,” ungkapnya.
Dari tingginya tingkat kesembuhan dan penurunan kasus Covid-19, tak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk kembali mengizinkan pariwisata dalam negeri menerima tamu internasional jika memang kondisi semakin membaik.
“Namun, pembukaan tersebut harus dengan peraturan dan tata cara yang khusus pasca Pandemi Covid-19, dengan konsep aturan berupa pealty for health protocol atau sanksi protokol kesehatan untuk Bali,” imbuhnya.
Dalam hal ini, pemerintah juga diharapkan memiliki perencanaan yang matang dan tegas dalam memberlakukan penalty administratif hingga deportasi bilamana ditemukan turis asing yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Ini juga sebagai dasar untuk tetap memberi rasa nyaman dan menumbuhkan kepercayaaan kepada wisatawan lainnya. Sehingga mereka berkunjung ke Bali tetap merasa aman. Selain itu, ketegasan pemerintah juga akan mampu melindungi masyarakat dari paparan Covid-19,” pungkasnya. (dar).
Save as PDF