GIANYAR fajarbali.com | BPJS kesehatan Gianyar masih optimis kepesertaan BPJS masih tinggi. Sekalipun Pemkab Gianyar memiliki kebijakan lain, namun menutur Kepala BPJS Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak, tidak boleh ada pemerintah daerah yang tidak ikut BPJS. “Ini diatur dalam Undang-undang, meski Pemkab Gianyar memberikan program gratis bagi masyarakatnya,” jelas Endang Triana, Rabu (18/12/2019).
Dikatakan Endang lagi, untuk Gianyar, masih ada pekerja penerima upah (PPU) yang wajib ikut kepesertaan BPJS. Pembayaran ini ditanggung pemberi kerja dengan jumlah sesuai aturan. Bahkan dikatakannya, masih ada ribuan pekerja yang belum tercover di BPJS. “Kami sudah cek di belasan perusahaan, tenaganya rata-rata dari 20 sampai 40 pekerja, ini belum masuk BPJS,” terangnya.
Ditambahkannya, selama ini masyarakat mengeluhkan layanan di Kelas III dan oleh rumah sakit dirujuk ke Kelas II. “Nah, kami harap jangan ada dusta, harapan kami, seluruh rumah sakit menampilkan kamar tidur yang transparan,” harapnya lagi. Sehingga dengan karan tidur kelas III yang transparan, maka tidak ada alasan untuk mengelabui masyarakat.
Dari Ketentuan yang terbaru, kenaikan tariff terjadi pada semua segmen. Untuk Peserta Mandiri, kenaikannya dua kali lipat, Kelas I dari yang awalnya Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, sementara kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Kenaikan iuran atau dalam bahasa BPJS Kesehatan disebut penyesuaian iuran ini, berlaku 1 Januari 2019. Untuk pekerja penerima upah, jumlah iurannya lima persen dari gaji atau upah perbulan, dengan batas atas gaji yang dipergunakan sebesar Rp 12 juta.(gds)
Save as PDF