DENPASAR-fajarbali.com | Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Denpasar mengapresiasi komitmen Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Hal ini diungkapkan Ketua Umum BMPS Kota Denpasar Made Dwi Risadiana usai menggelar pertemuan tertutup dengan Wali Kota di ruang kerjanya, Kamis (1/7/2021) lalu.
Menurutnya, PPBD tahun ini adalah yang “terbersih” di banding tahun-tahun sebelumnya. Angin segar itu mulai berhembus saat Jaya Negara menggandeng Ombudsman dan BMPS untuk mengawal eksekusi PPDB. Wali Kota juga dinilai teguh pendirian karena tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu untuk membuka “jalur-jalur tikus” PPDB.
Merujuk data lulusan SD tahun 2021 di Kota Denpasar sebanyak 13. 881 orang, sedangkan daya tampung 14 SMP Negeri tidak sampai 5.000 orang, maka di atas kertas, tersisa 9.000-an calon peserta didik yang berpotensi di-didik oleh SMP swasta yang tersebar di ibu kota.
BMPS Kota Denpasar mengaku siap mendidik putra-putri penerus bangsa ini untuk calon-calon pemimpin masa depan. “Saya sepakat dengan Pak Wali bahwa jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Mereka itu anak-anak kita semua. Apalagi Pak Wali telah merancang bantuan khusus bagi calon siswa yang orangtuanya terdampak pandemi Covid-19,” imbuh Dwi Risadiana.
Informasi yang tak kalah penting diungkapkan oleh Kepala SMA Harapan Nusantara ini, bahwa sekolah-sekolah swasta di Denpasar telah memberikan berbagai keringanan biaya untuk peserta didik selama pandemi Covid-19 menerjang. Namun jumlahnya memang berbeda-beda, menyesuaikan kemampuan finansial masing-masing yayasan.
Kepada calon peserta didik yang belum tertampung di SMP negeri, Dwi Risadiana menyampaikan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan dari status sekolah, tetapi kemauan dan niat yang kuat masing-masing peserta didik. “Negeri dan swasta itu hanya status. Banyak kok sekolah swasta yang jauh lebih bagus kualitasnya dari sekolah negeri,” tegas dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua I BMPS Kota Denpasar I Nengah Madiadnyana berharap, situasi yang baik tetap bertahan agar persekolahan swasta punya kesempatan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. “Sekolah swasta itu sangat tergantung murid. Bayangkan kalau tak ada murid, berapa guru dan pegawai jadi pengangguran,” kata Madiadnyana.
Kepala SMK PGRI 3 Denpasar ini juga berharap, komitmen Gubernur Bali selaku pengelola SMA/SMK Negeri sama seperti Wali Kota Denpasar yang taat azas juklak-juknis PPDB. Dirinya menjamin, kualitas pendidikan di sekolah swasta tidak berbeda dengan negeri.
“Saya katakan tahun ini sejarah. Kenapa sejarah? Baru kali ini Pak Wali yang baru memperlakukan sekolah swasta sebagai mitra, bukan kompetitor. Beginilah selayaknya seorang pemimpin. Terimakasih Pak Wali,” ujarnya.
Ketua Pengawas BMPS Kota Denpasar AA Ngr. Eddy Supriyadinata Gorda menambahkan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Sudah seharusnya pemerintah memberi kesempatan yang sama bagi swasta untuk ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Swasta dan negeri harusnya bekerjasama dengan baik. Bukan saling meniadakan. Ibarat permainan, seharusnya diatur dengan aturan yang disepakati sebelum pertandingan mulai,” kata pemilik sapaan karib Gung Eddy yang juga Ketua Perdiknas Denpasar ini.
Seperti diketahui, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar telah menutup proses pendaftaran PPDB yang telah dimulai dari jalur Prestasi pada 18-23 Juni 2021. Jalur perpindahan orang tua dimulai pada 26-29 Juni 2021. Jalur afirmasi dilaksanakan tanggal 26-29 Juni 2021. Serta jalur zonasi, baik umum mau pun dampak Covid-19 dilakukan pada 26-29 Juni 2021, lalu.
IGN Jaya Negara secara khusus menitipkan ribuan anak yang belum tertampung di sekolah negeri. “Titiang titip alit-alit titiange (Saya titip anak-anak saya). Tapi mohon berikan keringanan. Misalnya bebas uang gedung dan tidak wajib membeli seragam dari sekolah. Nanti kami juga buatkan skema bantuan,” pungkas Jaya Negara. Gde
Save as PDF