FOTO: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar, dalam kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota di Wantilan Pura Dangkahyangan Jati, Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Rabu (15/11/2023).
NEGARA - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Sosialisasi terkait penurunan stunting terus digencarkan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali. Sebelumnya juga banyak hal yang tetap dilakukan BKKBN tahun 2023, sejak terbitnya Perpres No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting oleh Presiden dan mempercayakan BKKBN sebagai koordinator pelaksana untuk mengatasi stunting di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar, dalam kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota di Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Rabu (15/11/2023) kemarin.
Melihat kondisi itu, BKKBN menerjemahkan hal itu dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang dikeluarkan dalam Peraturan Kepala BKKBN No. 12 tahun 2021, untuk bagaimana mengoperasionalkan semua program-program ada di kementrian dan lembaga.
"Jadi BKKBN bukan sendiri yang menanggulangi stunting, tetapi semua lembaga memiliki tanggungjawab, maupun BUMN dan swasta. Pendekatan antara pemerintah, swaasta, perguruan tinggi, masyarakat dan media. Ini namanya percepatan, berarti kita kerja harus cepat. Bukan lagi kerja dengan santai, karena diharapkan tahun 2024 itu semua daerah provinsi harus turun menuntaskan stunting,” terangnya.
Bukan saja di Bali, angka stunting jadi 8,0 persen, tapi secara nasional 21,6 persen. Sekarang semua daerah berlomba-lomba untuk menurunkan stunting. Maka itu BKKBN tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi dan melaksanakan aksi, karena ini BKKBN ditunjuk sebagai koordinator untuk menurunkan angka stunting. BKKBN mempunyai berbagai cara untuk merangkul semua pihak, untuk melakukan langkah-langkah strategis. “Langkah sosialisasi ini, cukup efektif, karena melibatkan pemerintah daerahnya, serta aparat desa, termasuk desa adat,” ujarnya.
Selain itu, sebelumnya dalam kata sambutan disebutkan bahwa berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, presiden memberi amanat Kepada Kepala BKKBN sebagai Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Nasional.
Strategi nasional ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Dikatakan dalam pelaksanaan strategi nasional ini disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga beresiko stunting yang dituangkan dalam peraturan Kepala BKKBN No. 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024.
Disebutkan juga berdasarkan data Suvery Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan, namun masih menunjukkan persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 21,6 persen.
Sekarang ini masih dibutuhkan perhatian serius dan kerja keras pemerintah untuk mempercepat penurunan kasus stunting. Provinsi Bali menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia yakni 8,0%. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Namun, tidak boleh lengah.
Sementara itu, tampak hadir pada acara di Wantilan Pura Dangkahyangan Jati Desa Pengambengan tersebut, Kabid K3 Pemberdayaan Perempuan Dinas PPA PPKB Jembrana, Ni Putu Kurniasih, Perbekel Pengambengan Kamaruzaman serta sejumlah masyarakat terutama ibu-ibu yang hadir. Sebagai narasumber diisi oleh Ni Made Pramana Yudiyanti dari Persatuan Ahli Gizi DPC Persegi Jembrana. Pemateri menyuguhkan materi terkait tentang pemenuhan gizi ibu hamil dan bayi dua tahun dalam rangka pencegahan stunting. (Gde)
