MANGUPURA – fajarbali.com | Pojok Pengawasan Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung telah diresmikan komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar Jumat (10/7/2020) lalu. Rencana UMKN akan dilibatkan guna menghidupkan suasana Pojok Pengawasan Pemilu di tiap kecamatan.
Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Badung, IGN Bagus Cahya Sasmita membenarkan peresmian Pojok Pengawasan Pemilu di Kantor Bawaslu Badung oleh Komisioner Bawaslu RI. “Tapi itu baru sebatas diersmikan. Kami masih menyiapkan launching dalam waktu dekat,” ungkapnya, Minggu (12/7/2020).
Pada Pojok Pengawasan Pemilu ini, nantinya masyarakat akan bisa berkoordinasi atau menyampaikan keluhan terkait pemilu. Konsepnya Ngopi alias Ngobrol Pilkada, dengan suasana yang santai. “Jadi pojok pengawasan bisa mewadahi masukan masyarakat sebagai bentuk pengawasan, termasuk sarana edukasi nonformal, sesuai harapan Bawaslu RI,” jelasnya.
Nah, untuk pojok pengawasan di tingkat kecamatan, Bawaslu Badung memiliki ide untuk memfasilitasi UMKM setempat. Dengan demikian, suasana pojok pengawasan lebih hidup, sekaligus bisa menggandeng UMKM dalam mendorong roda perekonomian masyarakat. “Rencananya nanti ini khusus untuk pojok pengawasan yang ada di kecamatan. Mungkin kita berikan tempat untuk lima UMKM. Jika memungkinkan, tiap bulan UMKM bergiliran, sehingga tidak lima itu saja guna keadilan,” paparnya.
Namun demikian, soal waktu launching, Bagus Cahya belum bisa mempublikasikan. Sebab pihak Bawaslu harus berkoordinasi dahulu dengan instansi terkait. “Kami akan seger berkoordinasi dulu dengan aparat terkait. Di antaranya kepolisian terkait dengan pelaksanaannya nanti, melihat situasi di tengah pandemi Covid-19,” tegasnya.
Selain peresmian Pojok Pengawasan Pemilu, Komisioner Bawaslu RI, Fritz Siregar sempat memberi apresiasi 18 orang Panwaslucam dan 62 orang PKD lengkap semua tidak ada yang mengundurkan diri tetap berkomitmen menjalankan tugas sebagai penyelenggara di tengah pandemi Covid-19. Ia juga mengingatkan jajaran Bawaslu agar fokus melakukan pengawasan sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia.
Bawaslu Badung juga diminta memastikan penduduk yang memiliki hak pilih, tetap memiliki hak pilihnya melalui pengawasan pelaksanaan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih atau Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang akan berlangsung 15 Juli–13 Agustus 2020 oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) KPU Kabupaten Badung. “Pengawasan Coklit adalah agenda terdekat kami,” tutup Bagus Cahya.(put).
Save as PDF