DENPASAR-fajarbali.com | Pesta demokrasi yang berlangsung di Bali, selalu ada yang menarik dalam penyelenggaraannya. Dimana, keberadaan Desa Adat tak lupa dilibatkan.
Akan tetapi, terkadang peranan Desa Adat selalu dikaitkan dengan dukungan kepada salah satu calon. Bahkan, cenderung muncul terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap Pilkada. Padahal, esensi dari sebuah demokrasi adalah penentuan kebebasan menyalurkan hak pilih tanpa ada tekanan ataupun intimidasi bahkan kekerasan. Ini dilakukan agar Pemilu maupun Pemilihan berjalan dengan Luber dan Jurdil serta hasilnya berintegritas dan bermartabat.
Atas dasar itulah, Bawaslu Bali berinisiatif menggandeng Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk ikut bersama-sama mensukseskan dan berkontribusi dalam setiap hajatan demokrasi. Yakni dengan pengawasan secara partisipatif. Pengawasan tersebut dirancang dengan nama Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada atau disingkat Gema Siwa Puja.
Gerakan tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani saat memaparkan Gema Siwa Puja dihadapan Prajuru Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam acara audensi Bawaslu Bali secara virtual kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Senin (09/08/2021) sore.
Baca juga :
Nakes RSU Negara Jalani Vaksin Ketiga
Ketua MPR RI Pantau Vaksinasi Covid-19 di Klungkung, Doakan Bali Segera Pulih
Pada audiensi virtual itu, Ketua Bawaslu Aryani di dampingi juga dua komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra dan I Ketut Rudia serta Kasek Bawaslu Bali Ida Bagus Putu Adi Natha beserta para kabag di lingkungan Bawaslu Bali.
Sedangkan dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Wena di dampingi sejumlah prajuru diantaranya, Dr. Dewa Rai, Dr. IGA Diah Yuniti, Dr. A.A Istri Ari Atu Dewi, I Made Abdi Negara, SE., MM, Luh Anggreni, SH, serta Ir. I Made Suarnatha.
Ia menuturkan, Gema Siwa Puja akan menjadi motor gerakan kolaboratif antara Bawaslu Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Majelis Madya Desa Adat Kabupaten/Kota, dan Majelis Alit Desa Adat Kecamatan se-Bali.
“Kami berharap kerjasama ini jika di sepakati, akan menjadi pijakan kita bersama. Dalam kerjasama ini, kami hanya fokus bagaimana gerakan pendidikan politik kepada krama adat dapat secara massif kami lakukan tanpa mengganggu eksistensi dari desa adat itu sendiri,” tutur dia.
Menanggapi hal itu, Perwakilan MDA Provinsi Bali yang diwakili oleh Patajuh Bendesa Agung, Made Wena sangat mengapresiasi dan menyambut baik Gerakan tersebut. Menurutnya, dari segi kepentingan, apa yang disampaikan oleh Bawaslu Bali sama-sama saling menguntungkan. Pertama, secara terorganisir Bawaslu Bali bisa melakukan sosialisasi pengawasan dan mendorong peran aktif krama adat dalam melakukan pengawasan.
Kedua, bagi MDA Provinsi Bali bisa memberikan pendidikan politik seperti ini memang harus terus dilakukan agar krama adat paham dan mengerti akan hak dan kewajibannya dalam menjalankan Dharma negara.
Meski demikian, pihaknya meminta agar Bawaslu Bali tak grusa-grusu dalam menggelar kegiatan dan masuk ke ranah Desa Adat.
“Masing-masing desa adat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja pola-pola pendekatan dalam setiap kegiatan tidak sama. Ini yang perlu saya tegaskan,” tandasnya.
Akhirnya, kedua lembaga tersebut yakni Bawaslu Bali dan MDA Provinsi Bali sepakat akan menindaklanjuti program Gema Siwa Puja ini dalam bentuk Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. (her)
Save as PDF