DENPASAR-fajarbali.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Bali terus memperkuat upaya optimalisasi Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) guna menekan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi stunting.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Penguatan dan Kebijakan Strategi KBPP yang digelar secara hybrid, melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten/kota, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta rumah sakit tipe B dan C di Bali.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Luh Gede Sukardiasih, menyatakan bahwa angka kematian pada ibu dan bayi masih menjadi perhatian serius dalam sektor kesehatan nasional.
Salah satu strategi efektif yang terus dikembangkan adalah KB pasca persalinan, karena dapat mencegah kehamilan berisiko yang dikenal dengan istilah “4 terlalu”: terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat jaraknya.
“Program KBPP sangat strategis dalam menekan kehamilan berisiko yang menjadi penyebab utama tingginya AKI dan AKB. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat berujung pada komplikasi, bahkan kematian ibu atau bayi, serta meningkatkan potensi stunting,” ujar dr. Luhde, sapaannya.
Meskipun telah diupayakan secara masif, cakupan KBPP di Bali pada tahun 2024 mengalami penurunan, yakni hanya mencapai 45,4%.
Angka ini menurun dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 53,3% dan masih di bawah target nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menetapkan ambang 50%.
“Kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh dan langkah strategis yang lebih solid. Bali menargetkan 31.104 akseptor KBPP pada tahun 2025,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan konseling dan pelayanan KBPP, serta ketersediaan sarana, alat kontrasepsi, dan dukungan pembiayaan melalui JKN, BOKB, maupun dana mandiri. Materi edukasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat juga diakui perlu terus diperkuat.
Program KBPP ditetapkan memiliki indikator keberhasilan berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 18 Tahun 2020, yaitu: 100% ibu bersalin di fasilitas kesehatan mendapat konseling KBPP, 70% dari mereka menggunakan kontrasepsi pasca persalinan, dan 50% dari pengguna tersebut memilih metode kontrasepsi jangka panjang.
Sesi panel menghadirkan narasumber dari Pusat Pelatihan Kependudukan dan SDM (P2KS) Daerah Bali, IBI Daerah Bali, serta RSUD Bangli yang menjadi contoh praktik terbaik dalam penatalaksanaan KB pasca persalinan di tingkat rumah sakit.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen kolaboratif antar lembaga dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera di Bali.
Melalui penguatan strategi KBPP, Bali menargetkan percepatan pencapaian bonus demografi serta generasi emas yang sehat, cerdas, dan tangguh di masa depan.
