Sekwan DPRD Bali, I Ketut Nayaka (dua dari kiri) didampingi jajaran Setwan DPRD menerima cinderamata dari Dinas Sumber Daya Air (DSDA) DKI Jakarta
Bali Perlu Buat Masterplan Penanganan Banjir
DKI JAKARTA-Fajar Bali
Banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu membuat masyarakat panik. Pasalnya, selama musim hujan yang terjadi tidak pernah terjadi banjir besar hingga menelan korban jiwa.
Seperti contohnya dikawasan Pasar Kumbasari. Pasar terbesar di Bali tersebut atau yang lebih dikenal dengan nama Pasar Badung terendam hingga dibantu alat penyedot untuk membuat air surut. Begitu juga dengan sungai yang berada tepat disamping Pasar Kumbasari. Air tampak meluap ke jalan raya dengan membawa tumpukan sampah.
Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih sigap dalam melakukan penanganan maupun antisipasi. Mulai dari pra banjir, saat banjir, dan pasca banjir.
Menindaklanjuti hal itu, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama Forum Wartawan DPRD (Forward) Bali melakukan Studi Tiru ke Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta guna belajar dan meniru kiat-kiat dalam antisipasi serta penanganan banjir, Kamis (09/10). Rombongan Setwan dipimpin langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, I Ketut Nayaka didampingi Kabag Persidangan DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama dan Kabag Umum Kadek Putra Suantara, serta Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Agus Sumantika, dan Koordinator Forward Bali IGMB Dwikora Putra.
Sekwan DPRD Bali, I Ketut Nayaka mengatakan, pihaknya kaget dengan kondisi Bali khususnya Kota Denpasar yang beberapa waktu lalu mengalami banjir yang sangat parah. Padahal, selama dirinya tinggal di Denpasar selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi banjir besar. “Saya selama puluhan tahun tinggal di Denpasar, tidak pernah ada banjir besar seperti kemarin itu. Baru kali ini merasakan banjir seperti itu,” ujarnya.
Pihaknya tak memungkiri jika banjir disebabkan berbagai hal. Mulai dari sampah, sungai yang mulai menyempit hingga alih fungsi lahan. Oleh karena itu, dengan adanya Studi Tiru ke Dinas SDA DKI Jakarta dirasa sangat pas guna belajar penanganan banjir. “Kami ingin belajar bagaimana Jakarta mengelola banjir agar Bali bisa lebih siap menangani banjir atau bencana lainnya,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Nugraha Riadi mengatakan, DKI Jakarta memang tidak akan lepas dari banjir. Meskipun sudah memiliki sistem yang canggih dan antisipasi, namun banjir kiriman masih menjadi ancaman. Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi dan masteplan yang tepat. “Tidak ada gubernur yang bisa menjamin Jakarta bebas banjir. Tapi yang terpenting adalah mitigasi bagaimana menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak sosialnya,” kata pria yang akrab disapa Medi.
Di Jakarta sendiri ada sekitar 13 sungai yang melintasi. Meskipun demikian, pihaknya telah menerapkan pendekatan Stormwater Management Nature-Based Solution (NBS) yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara aktif dari perencanaan hingga pemeliharaan.
Dalam penanganan banjir, Dinas SDA memaparkan ada tiga yakni pra, saat dan pascabanjir. Pra banjir melalui pengurasan saluran, pengerukan kali/sungai dan waduk, dan pemeliharaan atau servis pompa stasioner dan pompa mobile. Kemudian saat banjir dengan mengerahkan pasukan biru, melakukan operasional pompa pengendali banjir, penempatan pompa mobile, penempatan satgas di titik genangan, komando banjir dan penanggulangan limpasan. Sedangkan pascabanjir dengan mengoperasional pompa pengendali banjir, kerja sama dengan damkar untuk membantu masyarakat membersihkan lokasi banjir baik sampah maupun lumpur.
“Data sistem saluran drainase kami lengkap sampai ke saluran mikro. Jadi kita melakukan sesuatu hal berdasarkan data. Perbaikan saluran dari data yang diolah dan dilaksanakan,‘‘ ungkapnya.
Saat ini, DkI Jakarta memiliki sistem peringatan banjir serta sarana maupun prasarana lengkap. Yakni 557 pompa stasioner di 190 lokasi, 627 pompa mobile, 449 dump truck, 258 alat berat, serta lebih dari 3.900 personel petugas pengendalian banjir.
Menanggapi hal tersebut, Sekwan DPRD Bali mendorong agar Pemprov Bali juga memiliki masterplan yang sama seperti di DKI Jakarta. Bahkan, bila perlu memiliki Dinas yang fokus menangani persoalan air. Mengingat saat ini baru ada UPTD yang menangani air yang dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali. “Bali harus punya master plan pencegahan dan penanganan banjir,” katanya.
Disisi lain, Koordinator Forward Bali, IGMB Dwikora Putra menyatakan, kunjungan ke Jakarta terkait penanganan banjir dinilai sudah sangat tepat. Terlebih, di Bali sendiri juga belum ada dinas khusus yang menangani persoalan air. Maka dari itu, ia mendorong dan berharap Pemprov Bali untuk meniru DKI Jakarta dengan membentuk Dinas tersebut. “ Kami menilai kunjungan ke Jakarta ini sudah sangat tepat. Apalagi Jakarta sudah berpengalaman dalam penanganan banjir. Kita dorong agar Gubernur Bali membentuk Dinas Sumber Daya Air. Setelah banjir 10 September, baru terasa pentingnya lembaga yang fokus pada urusan air,” pungkasnya. W-011
