Ketua Komisi I DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan saat memimpin rapat dengan BKPSDM dan Satpol PP, Selasa (26/9).
MANGUPURA-fajarbali.com | Komisi I DPRD Badung melaksanakan rapat kerja (raker) yang menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung bertempat di Gedung Dewan Badung, Selasa (26/9). Rapat kerja tersebut membahas kelanjutan formasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 dan rencana pembentukan Satpol PP Pariwisata.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I, I Made Ponda Wirawan dihadiri anggota seperti Yayuk Agustin Lessy, I Gusti Ngurah Sudiarsa, Ni Luh Putu Sekarini, Wayan Sugita Putra serta pimpinan OPD terkait.
Made Ponda Wirawan mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk mengetahui kelanjutan rekrutmen PPPK di Badung. Berdasarkan penjelasan BPKSDM katanya, format yang turun di tahun 2023 untuk perekrutan PPPK di Badung yakni guru 939, tenaga kesehatan 1.225 dan tenaga teknis lainnya 218. “Intinya bagaimana kami bisa memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat khususnya tenaga kontrak yang ada di Badung,” ujarnya usai rapat.
Mendengar ketatnya syarat menjadi PPPK 2023, Ponda Wirawan mendorong eksekutif mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Pihaknya berharap, seluruh tenaga kontrak di Kabupaten Badung diangkat menjadi PPPK.
“Kami mohon eksekutif mengamankan tenaga kontrak agar terakomodir dalam PPPK,” ujarnya.
Ponda Wirawan juga meminta BKPSDM Badung mengoptimalkan perekrutan PPPK, sehingga seluruh tenaga kontrak terakomodir PPPK di 2024. “Sebelum ada aturan baru lagi, di induk kita pasang (rekrutmen PPPK -red) dan diperubahan juga dipasang untuk mengoptimalkan rekrutmen,” tegasnya.
Sementara, Kepala BKPSDM Badung, Gede Wijaya menjelaskan, formasi PPPK Badung tahun 2023 telah diverifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Hanya saja, Birokrat asal Kerobokan, Kuta Selatan ini mengatakan kendala yang dihadapi pegawai kontrak untuk memenuhi persyaratan administrasi. Seperti lulusan yang harus linier dengan pengalaman kerja.
“Misalnya kalau dia (tenaga kontrak -red) tamatan SI teknik, dia harus melampirkan pengalaman kerja sesuai disiplin ilmunya, yakni di kontraktor. Tidak bisa dia tamatan teknik melampirkan kerja yang tidak berkaitan dengan disiplin ilmunya,” jelasnya.
Selain itu, rekrutmen PPPK 2023 juga tertutup bagi siswa yang baru lulus sekolah alias fresh graduate. Sebab, Kemenpan RB mewajibkan bagi pelamar menyertakan pengalaman kerja minimal 2 tahun. “Yang baru tamat fresh graduate otomatis tidak bisa ikut, gimana orang baru tamat belum ada pengalaman,” katanya.
Selain PPPK, rapat tersebut juga membahas rencana pembentukan Satpol PP pariwisata. Ponda Wirawan kembali menjelaskan, pembentukan Satpol PP Pariwisata ini dianggap sangat penting. “Apalagi perilaku wisatawan asing di Badung saat ini beragam. Ada yang aneh-aneh langsung viral dan sebagainya. Inilah yang harus kita antisipasi di 2024 ini harus segera terbentuk. Sehingga apa yang menjadi permasalahan selama ini bisa kita antisipasi lebih awal,” jelasnya. W-004
Save as PDF