MANGUPURA - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Guna mewujudkan Badung Mandiri Sampah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan menggelontor Rp 2,5 miliar kepada setiap desa setempat. Pemkab Badung tahun 2020 juga menyiapkan anggaran Rp 40 miliar untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3 R (reduce, reuse dan recycle) di 16 kelurahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, I Putu Eka Merthawan menjelaskan dari 46 desa tidak semua akan diberikan anggaran, lantaran ada beberapa desa yang sudah memiliki TPST 3R dan sudah berjalan. Ada 3 Desa yang memiliki TPST 3R mandiri yaitu, Desa Punggul, Desa Pecatu dan Desa Buduk.
Sedangkan, untuk menuntaskan seluruh persoalan sampah, Badung berencana membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berskala besar di Desa Canggu yang disebut Badung Recycle Park (BRP). TPA ini kata Eka Merthawan, akan memanfaatkan tanah milik Pemprov Bali di Canggu seluas 2,8 Ha. “Karena akan kita bangun TPA di Canggu, maka Desa Canggu tidak mendapatkan alokasi dana Rp 2,5 miliar tersebut,” terang Eka Merthawan, Rabu (27/11).
Pembangunan TPST 3R di desa atau kelurahan disebut-sebut akan menggunakan sistem non incenerator zero waste, dengan output kompos. “Anggaran yang diberikan termasuk untuk pengadaan lahan, peralatan atau mesin. Untuk di Desa, meski anggarannya melalui APBDes kita yang akan mengarahkan, mengawasi dan memberikan SOP yang sama. Sehingga TPS yang terbangun nanti sesuai dengan kebutuhan serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya.
Mengingat batas akhir pembuangan sampah ke TPA Suwung akan segera berakhir 29 November 2019 mendatang, pihaknya juga sudah menyiapkan, penampungan tertutup di kawasan Terminal Mengwitani yang merupakan tanah milik Pemkab Badung. Bahkan, mesin incenerator oleh pihak ketiga siap beroperasi pada pertengahan Desember 2019 yang berkapasitas 5 ton per jam.
Sementara Kepala Desa Canggu, I Nengah Lana tidak menampik bahwa di wilayahnya akan dibangun TPA berskala besar. Pihaknya pun mengaku, bersama prajuru adat setempat sudah menerima pemberitahuan terkait hal tersebut. Namun, sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat termasuk dari unsur subak setempat memang belum dilaksanakan.
“Kalau bersama prajuru adat sudah. Tapi sosialisasi dengan warga belum dilakukan. Nanti sosialisasi bisa langsung disampaikan oleh Bapak Bupati maupun pihak DLHK Badung untuk menjelaskan lebih detailnya,” ungkapnya dikonfirmasi terpisah.
Nengah Lana menyadari, saat ini Badung memang darurat sampah dan harus memiliki TPA. Namun, secara umum, ia mengaku, bahwa masyarakat setempat sudah mendukung rencana tersebut, tinggal menunggu sosialisasi lebih lanjut. “Pada umumnya masyarakat mendukung, itu (lahan,red) satu-satunya kalau tidak itu kita pakai, ya kita tidak punya tempat (TPA,red),” pungkasnya.(put).
