MANGUPURA – fajarbali.com | Pimpinan DPRD Badung melakukan rapat koordinasi dengan Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, Senin (12/10/2020). Pertemuan membahas terkait postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) APBD 2021.
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa dan Made Sunarta, Kepala Bappeda Badung, Made Wira Dharmajaya, Kepala BKAD, Ketut Gede Suyasa, Sekwan Badung, I Gusti Made Agung Wardika, Ketua Fraksi Badung Gede, Made Wijaya serta Ketua Fraksi Golkar, IGN Saskara.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, koordinasi ini dilakukan untuk membahas kebijakan strategi penetapan APBD 2021 yang akan dilaksanakan November 2020 mendatang. Meski dimasa pandemic covid-19, APBD Badung disepakati realistis dan sehat.
“Program-program yang kita susun dengan masyarakat secepatnya bisa diusulkan agar masuk di sistem. Sekarang tidak bisa usulan keluar masuk secara sembarangan harus sesuai sistem. Kita kelola Badung ini dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, penyusunan APBD 2021 ini nanti akan disusun secara riil saja. “KUA-PPAS harus dilihat secara cermat dan nantinya APBD 2021 kita bisa rasional,” terangnya.
Sementara Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana mengungkapkan, pihaknya akan tetap memfasilitasi jalannya pemerintahan dan Pilkada ini berjalan dengan baik. Pada pembahasan APBD 2021 ini, katanya, harus menghitung pendapatan terlebih dahulu, bukan belanja dulu. Pihaknya pun mengingatkan, TAPD Badung agar pendapatan asli daerah jangan terlalu optimis.
“Pakai saja contoh pada triwulan ke 3 tahun 2020. Kita bicara APBD sehat dulu, jangan sampai kita membuat pendapatan semu. Mari kita berikan gambaran APBD yang sebenarnya,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah harus berpikir beban belanja yang belum dibayarkan di tahun 2020 dan harus dibayar tahun 2021, berpikir juga belanja mandatory dan belanja pegawai. “Izinkan kami menyajikan struktur APBD yang sehat sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.(put).
Save as PDF