DENPASAR – Fajarbali.com | Kasus dugaan korupsi yang terjadi di LPD Desa Adat Serangan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar dibawah pimpinan Yuliana Sagala dianggap sebagain pihak belum menujukan progres apapun.
Pasalnya, selain kasus ini sudah lama bergulir, puluhan saksi juga sudah diperiksa tim penyidik pidana khusus Kejari Denpasar, tapi hingga saat ini belum juga ada nama atau calon tersangka. Hal ini membuat I Nyoman Mardika yang selama ini dikenal sebagai aktivis antikorupsi sedikit terusik.
Dikatakannya, dari pengamatannya di beberapa median, informasi yang disampaikan Kejari Denpasar hanya seputar pemeriksaan saksi.”Saya baca media sejauh ini hanya terus memeriksa saksi tapi tidak pernah ada kemajuan,” kata Mardika, Senin (20/12/2021).
Atas hal itu, Mardika pun mempertanyakan keseriusan Kenjari Denpasar dalam menangani perkara ini.” Yang saya baca di media, banyak saksi yang diperiksa bahkan ada saksi kunci, tapi kok progresnya nggak ada,” uangkap Mardika.
Dikatakannya lagi, jika memang dalam penyelidikan kasus ini sudah ditemukan pembuatan melawan hukum (PMH), seharusnya calon tersangka juga sudah ada, bukan hanya terus memeriksa saksi saksi saja.
Sementara menanggapi soal isu adanya campur tangan pemerintah atau masuknya unsur politis dalam perkara ini, Mardika mengatakan bahwa seharusnya hal itu tidak sampai terjadi.
“Kalau memang informasi bahwa ada campur tangan pemerintah, saya sangat menyayangkan hal itu. Karena apa ? itu tidak mencerminkan Good Governance sebagaimana yang digadang-gadangkan selama ini,” pungkas Mardika.
Namun yang pasti, kata Mardika, Kejari Denpasar wajib merampungkan kasus ini sampai ke Pengadilan mengingat kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini tidak sedikit. “Dugaan kerugian cukup banyak, jadi kasus ini memang harus diungkap,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Serangan ini, tim penyidik Kejari Denpasar telah memeriksa puluhan saksi termasuk karyawan bahkan hingga peringgi di LPD Desa Adat Serangan.
Namun, Kasi Intel Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha saat ditanya wartawan apakah dalam kasus ini sudah ada calon tersangka, belum juga berani menjawab dengan tegas. Bahkan dia mengatakan bahwa dalam perkara ini kemungkinan penyidik masih akan memeriksa saksi.
Diketahui beberapa media di Bali memberitakan, kisruh ditubuh LPD Serangan ini bermula ketika ada laporan pertanggungjawaban LPD tahun 2019 kepada tokoh masyarakat, termasuk kelian adat Desa Serangan yang diselenggarakan bulan Juli 2020.
Namun, dalam laporan itu ditemukan beberapa kejanggalan berupa pinjaman fiktif. Kemudian oleh pihak pengurus LPD, laporan pertanggungjawaban direvisi, namun laporan yang telah direvisi beberapa kali masih sama dengan laporan awal.
Lantaran laporan masih sama, beberapa tokoh masyarakat kemudian berkoordinasi dengan kabag ekonomi Kota Denpasar termasuk LPLPD Kota Denpasar hingga dibentuknya Badan Penyelamatan (BP) LPD Desa Adat Serangan.
Lalu, dilakukan audit terhadap LPD Desa Adat Serangan. Ketika hasil audit keluar, terungkap telah terjadi penyimpangan sejak 2015. Bahkan ada Warga Negara Asing (WNA) menaruh deposito sebesar Rp2 miliar.
Akibat, dugaan penyelewengan dana itu, LPD Desa Adat Serangan ditutup sejak Oktober 2020 dan hingga kini belum beroperasi. Bahkan, dana LPD tersisa Rp 168 ribu dari aset Rp 7,2 miliar. Kisruh ini juga berdampak ke masyarakat yang merasa dirugikan.(eli)
Save as PDF