SEMARAPURA-Fajar Bali, Kualitas pengerjaan sejumlah proyek prasarana sekolah disorot oleh Komisi III DPRD Klungkung. Salah satunya, pembangunan pagar, toilet, dan ruang UKS di SD Negeri 1 Bakas, Kecamatan Banjarangkan. Komisi III mendapati, hasil pembangunan tembok yang miring. Bahkan yang lebih memprihatinkan, rekanan menggunakan pasir bercampur tanah.
Kondisi tersebut diungkap ketika Komisi III DPRD Klungkung melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Selasa (21/10/2025). Anggota Komisi III, Wayan Widiana memaparkan, pada tahun 2024 lalu tembok di SDN 1 Bakas jebol karena gempa. Nah, sebagai anggota dewan dirinya berinisiatif memfasilitasi dana hibah melalui APBD untuk perbaikan tembok SDN 1 Bakas. Rencana itupun kemudian terealisasi di tahun 2025.
Sayangnya, ketika melakukan monitoring ke SD N 1 Bakas, dirinya justru terkejut melihat kualitas pengerjaan proyek senilai Rp405.634.988,29 yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Bulan tersebut.
Penyebabnya, tembok yang masih dalam proses pemlesteran itu terlihat berwarna coklat. Setelah diusut ke para pekerja, ternyata diakui bahwa plester tembok tidak hanya menggunakan bahan pasir dan semen saja. Melainkan ditambah juga dengan campuran tanah. Selain itu, tembok baru yang semestinya kokoh, kondisinya justru sudah terlihat miring.
"Temboknya miring-miring, dan atap beton toilet juga bocor. Masih banyak hal yang kurang. Saya sudah tanya langsung dengan tukangnnya yang mengerjakan, mereka mengakui pakai campuran pasir sama tanah. Jadi kelihatannya coklat. Walau demikian, pengerjaan tetap dilanjutkan," ungkap Widiana. Melihat kondisi tersebut, anggota dewan dari Banjarangkan ini meminta agar Dinas Pendidikan memperketat pengawasan.
Apalagi menurut Widiana, dirinya sempat mendengar informasi ada indikasi intimidasi politik dalam pengerjaan proyek ini. Mengingat kualitas pengerjaan prasarana sekolah di SD 3 Nyalian yang difasilitasi oleh salah seorang anggota DPRD dari Fraksi PDIP justru sangat baik. "Apakah ini ada sangkut pautnya dengan parpol?ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Menyikapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru yang turut hadir dalam rakor tersebut angkat bicara. Mengenai kualitas pembangunan, Wayan Baru menegaskan DPRD berhak mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyelidikan proyek yang tidak berkualitas atau tidak sesuai aturan.
"Misalnya seperti pakai pasir campur dengan tanah, ini sudah tidak etis. Nanti bisa ada konsekuensi hukum," tegasnya dalam rakor yang dimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Wayan Budaya Parawata dan dihadiri anggota lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung I Ketut Sujana menjelaskan, pembangunan prasarana pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik. Apabila proses pembangunan tidak berjalan sesuai harapan, Sujana memastikan akan menindaklanjutinya. Apalagi di lapangan sudah ada pengawas eksternal yang merupakan perpanjangan dari Dinas Pendidikan. "Ini murni kesalahan kami, jangan dikait-kaitkan dengan unsur-unsur warna (politik)," imbuhnya. W-019
