BULELENG-fajarbali.com | Setelah Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/8/2025), DPRD Buleleng menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi diruang sidang DPRD Buleleng.
Rapat Paripurna di Pimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya yang turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng, Wakil Ketua DPRD Buleleng, Anggota DPRD Buleleng, Sekda Buleleng, Asisten Setda Buleleng, Pimpinan OPD se-Kabupaten Buleleng serta tamu undangan lainnya.
Bupati Buleleng yang diwakili Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Anggota Dewan yang tergabung dalam Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng, atas persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada agenda rapat atau sidang Dewan selanjutnya.
Menjawab berbagai masukan, usul dan saran dari para Anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi-Fraksi, pada dasarnya Bupati Buleleng memiliki pandangan yang sama dengan DPRD Buleleng, yakni guna menyempurnakan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi lebih sempurna dalam upaya peningkatan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
Menanggapi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan serta Fraksi Partai NasDem terkait penurunan pendapatan daerah Supriatna mengatakan semuanya berpatokan dengan Keputusan pemerintah pusat.”Kami jelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keputusan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyesuaikan alokasi transfer ke daerah dan melakukan pemotongan DAU terhadap daerah yang masih memiliki sisa DAK non-fisik. Adapun penurunan tersebut meliputi DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp15,4 miliar, DAK Fisik Irigasi sebesar Rp 9,7 miliar dan DAU reguler sebesar Rp343 juta,”jelasnya.
Bahkan dalam persidangan dirinya menuturkan kalau sepakat terkait penambahan alokasi belanja yang diarahkan kepada program-program proritas.”Selain itu, kami sepakat dengan usulan agar tambahan alokasi belanja diarahkan pada program yang benar-benar prioritas, produktif, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin, serta memenuhi belanja wajib dan perlindungan sosial. Ini akan kami fokuskan untuk direalisasikan secara efektif dalam sisa waktu tiga bulan ke depan,”lanjutnya.
Lebih jauh Supriatna berjanji semua program yang dijalankannya nantinya akan berpatokan kepada regulasi yang ada serta berpihak kepada seluruh masyarakat.”Kami pastikan seluruh program dan belanja daerah tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku dan berpihak kepada masyarakat,”imbuhnya.
Jawaban atas fraksi Partai Golkar yang menekankan terkait ketahanan pangan pihaknya mengakui sependapat bahwa ketahanan pangan harus menjadi prioritas.”Di Kabupaten Buleleng, hal ini memang menjadi fokus utama kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami akan mengkaji kembali prioritas anggaran untuk memperkuat sektor ini,”janjinya.
kemudian terkait peran BUMD sebagai pilar Pendapatan Asli Daerah dan penyedia layanan publik, dirinya berjanji akan melakukan meningkatkan tata Kelola BUMD yang ada.”Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola BUMD, baik dari sisi SDM maupun permodalan. Harapannya, BUMD dapat berkontribusi lebih besar melalui dividen dan pelayanan yang optimal,”akunya.
Untuk masukan Fraksi Gerindra tentang digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BPKPD telah mengembangkan sistem berbasis 3D.”Masalah pemungutan pajak kita akan lakukan dengan system Digital System, Digital Payment, dan Digital Information. Aplikasi seperti Smartgove, Sireko, e-Ticketing, hingga pembayaran melalui QRIS, BUMDes, dan platform digital lainnya telah kami implementasikan untuk memudahkan wajib pajak,”tutupnya. @gus
