DENPASAR-fajarbali.com | Program “Satu Keluarga Satu Sarjana” yang resmi diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster merupakan langkah monumental dalam ikhtiar membangun sumber daya manusia unggul, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu.
Dengan dukungan dari 26 perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) se-Bali, serta fasilitas pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Semesta Berencana 2025, program ini hadir sebagai harapan baru untuk pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Namun, di balik euforia peluncurannya, sejumlah catatan kritis perlu dikedepankan agar program ini tak berhenti sebagai kebijakan populis, melainkan betul-betul transformatif dan berkelanjutan.
Tidak dapat dimungkiri bahwa intervensi afirmatif dalam dunia pendidikan memang mendesak, apalagi di tengah ketimpangan akses pendidikan tinggi.
Namun program seperti ini menuntut sistem evaluasi kinerja yang ketat—bukan hanya pada mahasiswa penerima, tapi juga pada institusi penyelenggara.
Tanpa indikator keberhasilan yang jelas dan pengawasan periodik, upaya pemutusan kemiskinan struktural bisa berakhir menjadi statistik semu.
Skema bantuan hidup sebesar Rp 1.400.000 per mahasiswa per bulan tentu menjadi insentif yang signifikan. Namun pertanyaan mendasar muncul: seberapa siap APBD Bali menanggung beban fiskal ini dalam jangka panjang, terutama jika program diperluas cakupannya?
Belum lagi risiko ketergantungan anggaran jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi mahasiswa dan keluarga pasca-kelulusan.
