BANGLI - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli ditunjuk sebagai pilot project atau percontohan System Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berbasis online oleh Bawaslu Bali. Kepercayaan yang diberikan kepada Bawaslu Bangli, salah satu parameternya karena keberhasilannya menyelesaikan sengketa administrative dalam Pemilu lalu.
Hal ini diakui Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna saat dikonfirmasi Selasa (3/12/2019). Disebutkan, penunjukkan Bawaslu Bangli menjadi pilot project SIPS merupakan hasil pleno Bawaslu Bali pada Senin (2/12/2019). “Kemarin kita didaulat sebagai pilot projek SIPS berbasis online,” ungkapnya. Disebutkan, dalam pengajuan cara penyelesaian sengketa ada dua cara. Yakni, bisa datang langsung mengajukan permohonan ke Bawaslu Bangli atau bisa juga mengajukan melalui SIPS berbasis online. Dimana tujuan SIPS ini, memudahkan pemohon mengajukan sengketa dan meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa Pemilu.
Sementara pertimbangan Bangli dijadikan pilot project, lanjut Pria asal desa Pengotan ini, berkaitan dengan ketersedian dan kesiapan sarana yang telah dinilai memadai. Diantaranya, sudah tersedia wifi, sarana laptop yang sudah terupdate. “Begitu juga, kesiapan staf terutama dipenindakan pelanggaran sudah sangat siap. Karena kebetulan staf kita juga mendapatkan penanganan pelanggaran terbaik. Makanya dari propinsi memplenokan diantara kabupaten lain di Bali, Kabupaten Bangli ditunjuk sebagai pilot project. Mudah-mudahan kita bisa mengemban kepercayaan ini,” tegas Nengah Purna.
Pertimbangan lain, kata Purna, karena keberhasilan Bawaslu Bangli menyelesaikan sengketa administrasi dengan baik yang terjadi saat Pemilu Serentak tahun 2019 lalu. Padahal diakui, dalam Pemilu serentak lalu hanya ada satu kasus pelanggaran kampanye yang masuk dan ditangani Bawaslu Bangli. Yakni, penyelesaian pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Caleg DPRD Bali, I Nyoman Parta. “Kalau ajudikasi yang terjadi dalam Pemilu lalu memang satu. Tapi dalam hal ini yang dinilai, bukan kuantitasnya. Melainkan kualitas penyelesaiannya yang dinilai Propinsi. Kebetulan staf kita sering menjalani pelatihan-pelatihan dalam mengambil keputusan. Sehingga kita menjadi terbaik di Bali,” tegasnya.
Pihaknya menyadari dengan kepercayaan yang diberikan tersebut, kedepan Bawaslu Bangli dituntut untuk bekerja lebih professional. Sebab, diyakini kedepan Bawaslu Bangli akan menjadi salah satu tempat study banding bagi daerah lain. Untuk itu, pihaknya berharap jajarannya tidak berpuas diri yang berlebihan.. Terlebih, nantinya akan dievaluasi juga oleh Bawaslu RI. “Saat ini, Tim dari Bawaslu RI masih keliling Indonesia untuk melakukan evaluasi. Kalau memang dianggap layak, nantinya akan langsung dijadikan pilot project di Indonesia. Sebaliknya jika masih ada kekurangan, pastinya akan dipertimbangkan,” pungkas Nengah Purna. (ari).
