BANGLI – fajarbali.com | Setelah sempat terancam tidak bisa disahkan, RAPBD Bangli tahun 2020 akhirnya bisa diketok palu pada hari terakhir sesuai jadwal yang ditentukan, Jumat (29/11.2019) lalu. Proses pengesahan APBD Induk Bangli tahu 2020 itu, dilakukan melalui Sidang Paripurna yang dilaksanakan secara marathon hingga berlangsung larut malam.
Saat itu, sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar dan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada. Sedangkan dari pihak eksekutif dihadiri langsung oleh Bupati Bangli, I Made Gianyar. Pada agenda penyampaian RAPBD 2020, Bupati Bangli Made Gianyar menyampaikan rancangan pendapatan daerah dalam APBD Bangli tahun 2020, yang dirancang sebesar Rp. 1,196 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang sebesar Rp. 165 milyar lebih, Dana Perimbangan tahun 2019 yang dirancang sebesar Rp 760 milyar lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rancangan sebesar Rp 271 milyar lebih.
Lebih lanjut Made Gianyar saat disinggung soal dana Gerbang Gita Santhi (GGS) 2020 yang sebelumnya menjadi salah satu topik yang membuat pembahasan menjadi deadlock mengatakan GGS tetap berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun lanjut Made Gianyar, kuantitasnya menyesuaikan dengan keadaan keuangan daerah. Sebab, GGS merupakan aspirasi masyarakat desa yang belum terakomodir dengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga masyarakat bisa mengusulkan melalui pokok pikiran DPRD maupun Bupati. “Setelah melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan, GGS kita anggarkan Rp 22 milyar,”ucapnya.
Sementara itu, Pembicara Gabungan Komisi-Komisi DPRD Bangli I Gede Tindih mengatakan terkait langkah-langkah yang diambil dalam melakukan pelayanan public dan mengoptimalkan PAD Bangli, perlu kiranya menempatkan pimpinan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama OPD penghasil. Dimana, kata dia, penempatan pejabat harus sesuai bidangnya, sehingga nanti bisa muncul inovasi, profesionaliesme. “Kita harap kedepannya masyarakat makin nyaman dengan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat makin meningkat sejalan dengan meningkatnya PAD,”ucap Tindih.
Selain itu, kalangan wakil rakyat ini juga mengingatkan agar eksekuf mengoptimalkan kemunikasi dengan pemerintah atasan agar dana perimbangan bisa ditingkatkan. “Kondisi fiskal kita sangat rendah, karena itu, kita berharap agar mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD,” tegasnya. (ari).
Save as PDF