FOTO: DISKUSI tentang rencana pemberlakuan Perda Provinsi Bali No 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing, di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Senin (25/9).
DENPASAR – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mendukung penuh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing atau Wisman.
Dukungan tersebut diimplementasikan dengan sosialisasi secara intensif tim promosi Kemenparekraf dengan stakeholder di luar negeri. Demikian dikatakan Deputi Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini, dalam kesempatan sosialisasi rencana kebijakan tersebut di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Senin (25/9).
Perda tersebut, kata dia, merupakan turunan dari UU No 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, dan juga Pergub No 35 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisman.
Di berbagai kesempatan, Ayu Marthini telah 'mengecek ombak' untuk mengetahui respons calon wisman. Hasilnya, hampir tidak ada yang keberatan.
Kemenparekraf, lanjutnya, senantiasa mengikuti perkembangan Bali, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah daerahnya karena Bali begitu tersohor dengan pariwisata, terutama budayanya.
Sehingga rencana pungutan bagi wisman itu, dirasa tepat untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan Bali. "Kebersihan menjadi aspek penting dalam pariwisata. Jangan sampai mereka (wisman-red), kecewa karena sudah datang jauh-jauh malah mendapati lingkungan yang tidak bersih," ujarnya.
