FOTO: AUDIENSI-Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menerima audiensi Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta, di kantornya, Kamis (21/9).
DENPASAR – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengajak semua pihak terutama yang berada di golongan taraf hidup menengah ke atas untuk sadar tidak turut serta menggunakan gas LPG 3 kg atau dikenal gas melon.
Karena, pada umumnya, gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat ber-KTP Bali yang berada di golongan taraf hidup tingkat bawah alias kurang mampu.
Sehingga perlu dibuatkan regulasi aturan dan sanksi tegas bagi agen dan pangkalan yang berani bermain, akan dikenakan sanksi pemberhentian kerja sama dengan pertamina.
Hal ini disampaikannya saat menerima audensi dari Nyoman Parta yang merupakan salah satu Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Bali dan rombongan Pertamina Bali, di Ruang Kerja Gubernur Bali, Kamis (21/9).
Langkah tegas ini harus segera diambil agar tidak menjadi momok yang terus merugikan masyarakat mengingat tidak semua golongan masyarakat berhak membeli LPG 3 kg.
"Terlebih LPG itu dioplos, maka tidak hanya akan merugikan dari segi jumlah saja, melainkan juga akan membahayakan pembelinya terkait keamanan dan kenyamanan," tegas Mahendra Jaya.
Sales Area Manager Retail Bali Pertamina, Gusti Anggara menjelaskan, kuota dan realisasi LPG 3 Kg di Provinsi Bali tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 lalu, yakni dari 219.046 Metrik Ton menjadi 203.565 Mton.
Kata dia, dalam upaya memenuhi kebutuhan LPG 3 kg masyarakat dan UMKM pasca-Covid-19 dan berangsur kembalinya kegiatan pariwisata serta tumbuhnya UMKM di Provinsi Bali yang diprediksi akan naik 5-10% di tahun 2024, pihaknya mengasumsikan kebutuhan LPG 3 Kg di Provinsi Bali akan naik sebesar 7% dari prognosa tahun 2023, yaitu sebesar 259.358 Mton.
