PERWAKILAN LSM Bali Sruti Sri Sulandari memaparkan Pos Layanan Sekolah Perempuan Kartini di Banjar Titih, Denpasar.
Â
DENPASAR – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Sekolah Perempuan Kartini, Desa Dauh Puri Kangin (DPKN) mendukung penuh cita-cita Denpasar sebagai Kota Ramah Perempuan dan Anak dengan membuka Pos Pengaduan.
Sekolah Perempuan Kartini DPKN telah resmi terbentuk dengan SK Perbekel. Melalui wadah perbedayaan kaum perempuan ini, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perempuan khususnya yang termarjinalkan.
Demikian dikatakan Ketua Sekolah Perempuan Kartini Luh Gede Martini di sela Sosialisasi Pos Pengaduan bagi warga Banjar Titih Kaler, Tengah dan Kelod, Minggu (4/6/2023).
Kata Luh De Martini, kegiatan serupa telah dilakukan di Banjar Suci, dan akan terus disosialisasikan di semua banjar di lingkungan DPKN.
"Kami sudah buka pos pengaduan begitu SK kami terima dari perbekel. Namun sampai saat ini belum ada pengaduan soal kekerasan," kata dia.
Hal yang boleh diadukan di Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Kartini, jelas Luh De Martini, meliputi segala jenis kekerasan, baik yang dialami anggotanya mau pun yang dilihat di sekitar lingkungan masing-masing.
Nantinya, Sekolah Perempuan Kartini akan memfasilitasi ke tahap selanjutnya bersama stakeholder, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Denpasar, dan pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
Perwakilan LSM Bali Sruti Sri Sulandari, berharap, masyarakat Banjar Titih memanfaatkan layanan gratis ini demi tujuan bersama menciptakan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan.
"Apapun jenisnya, kekerasan tidak boleh hidup di lingkungan kita," jelas Sri Sulandari.
Dia mengingatkan, kekerasan bisa terjadi di manapun dan bisa menimpa siapa pun. Meningkatkan kewaspadaan wajib hukumnya, apalagi di kota besar seperti Denpasar, tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang.
Sekolah Perempuan Kartini ini diinisiasi oleh LSM Bali Sruti bekerja sama dengan KAPAL Perempuan. Perbekel DPKN Ni Ketut Anggreni Wati sangat mendukung program pemberdayaan perempuan ini sejak awal hingga menerbitkan SK kepengurusan. (Gde)
