Pemerintah Dihimbau Tak Kaku Buat Peraturan Pengiriman Sapi

Compress_20221219_162547_7457-dbc8e9b9
Ketua Asosiasi Pengirim Sapi Bali Komang Mahendra Wistawan bersama Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi (kanan)

DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com

Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengambil kebijakan menghentikan pengiriman hewan berkuku belah seperti sapi dan babi ke lintas daerah. Bahkan, pasar-pasar hewan juga sempat ditutup untuk menghentikan penyebaran.

Saat ini, penyebaran PMK di berbagai daerah termasuk Bali telah dinyatakan Zero Case. Sehingga pemerintah kembali membuka dan mengijinkan pengiriman hewan ternak. Tentu dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan, mulai dari vaksinasi, surat keterangan sehat hewan, dan perijinan-perijinan lainnya.

Diketahui, untuk pengiriman hewan ternak berupa Babi sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Tetapi, khusus untuk sapi sampek saat ini masih terkendala oleh administrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengiriman Sapi Bali Komang Mahendra Wistawan saat ditemui di DPRD Bali, Senin (19/12).

Menurutnya, pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap pengiriman sapi-sapi keluar daerah. Dan dirinya selaku pelaku pengiriman tak keberatan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hanya saja, persyaratan yang dimaksud tidak dibarengi dengan pendataan secara tersinkron.

Misalnya saja, sapi-sapi yang sudah tervaksin, tidak secara langsung dikeluarkan surat keterangan vaksin. Serta tidak masuk dalam aplikasi. Berbeda dengan vaksinasi Covid-19 yang secara otomatis tersinkronisasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Begitu juga dengan persyaratan lain, berupa perijinan yang terkesan lama prosesnya.

BERITA TERKINI

TERPOPULER

Scroll to Top