DENPASAR-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Program reformasi birokrasi menuntut penataan aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan serta harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Paradigma good governance menuntut kesamaan persepsi serta pemahaman yang komprehensif terhadap sinergitas peran pemerintah swasta dan masyarakat dalam pembangunan.
Untuk itu pengelolaan pemerintahan yang efektif ditentukan oleh kemampuan para pejabat struktural dalam mengelola program dan kebijakan. Selain itu, pemimpin juga harus bisa membaca perubahan dengan baik agar tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri.
Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada acara Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XII Tahun 2018 Tematik Pariwisata, di Aula Melati Kantor BPSDM Provinsi Bali , Denpasar, Rabu (16/5/2018).
"Saya berharap diklatpim tingkat dua ini akan mendorong pemahaman para top manager untuk mampu melakukan kajian kritis dan komprehensif terhadap masalah pembangunan melalui metode dan teknik analisis yang tepat dan efektif sehingga dapat memberikan solusi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bagi kepala daerah," ujar Pastika menambahkan agar seluruh peserta diklat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya demi peningkatan kapabilitas dan kompetensi khususnya dalam menjalankan tugas jabatan struktural eselon II.
