Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta
SEMARAPURA- sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com I Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diyakni akan berdampak pada kenaikan inflasi. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah menyiapkan upaya antisipasi untuk menekan dampak inflasi bagi masyarakat kecil. Yakni dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 miliar untuk perlindungan sosial.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Rabu (7/9) menyampaikan, pengalokasian anggaran Rp2,6 miliar ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka minimal sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) wajib disisihkan untuk penanganan dampak inflasi.
"Ini inflasi di Bali sudah menyentuh angka 6 persen lebih dan tentu inflasi ini tidak bisa dibiarkan terus menggelinding, karena kalau itu dibiarkan maka daya beli masyarakat akan menurun," jelasnya kemarin usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Klungkung.
Dijelaskan oleh Bupati Suwirta, konsep penanganan inflasi yang akan ditempuh oleh Pemkab Klungkung tidak hanya terkait pada jejaring pengaman sosial seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja. Namun, penanganan dampak inflasi di Klungkung juga akan menyentuh berbagai sektor. Seperti subsidi untuk angkutan dan juga memastikan ketersediaan pangan. "Nanti tentu terkait penanganan inflasi ini nanti ada koperasi pasar dan ada banyak hal terutama menyangkut masalah ketersediaa pangan," imbuhnya.
Sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial, sasaran bagi penanganan dampak inflasi ini adalah masyarakat dengan penghasilan di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Seperti sopir dan juga petani dipastikan akan mendapat bantuan.
"Di kabupaten kita masih rancang, aturannya sudah ada. Saya sudah tugaskan Sekda alokasikan anggaran, kita ambil Rp2,6 miliar tanpa dibahas lagi karena itu menang amanah," jelas Bupati Suwirta seraya mengatakan selain penambahan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial, dalam rancangan perubahan APBD yang telah diketok palu juga menampung pergeseran anggaran beberapa perangkat daerah. Seperti Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. W-019
