BANGLI-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Ombudsman RI Perwakilan Bali kembali turun ke Kabupaten Bangli untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait berlarut-larutnya penentuan rekomendasi hasil seleksi Kaur Desa di Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli.
Tindak lanjut dari itu, Ombudsman menggelar rapat konsiliasi penyelesaian laporan masyarakat itu, Rabu (17/11/2021) di bilangan LC Uma Aya dengan menghadirkan Dinas PMD, Inspektorat, Bagian Tapem, Bagian Hukum Setda Bangli, Camat Tembuku IB Suandi, Perbekel Yangapi Wayan Edi Kurniawan dan pelapor. Saat itu juga dihadirkan seorang pakar hukum dari Universitas Udayana sebagai narasumber.
Camat Tembuku, IB Suandi saat dikonfirmasi usai rapat mengakui dalam pertemuan dengan Ombudsman Bali itu, semua pihak telah diberikan kesempatan berpendapat atas persoalan seleksi Kaur Desa Yangapi. “Dalam rapat tadi, pak Mekel Yangapi tetap sama pendiriannya seperti dulu. Yang bersangkutan juga menanyakan apakah proses yang dilakukan salah atau tidak. Apakah melanggar Perda ataukah Permendagri. Sebab, pak Mekel melakukan test tambahan yang kedua,” ungkap Camat Tembuku.
Sementara dari pihak Camat Tembuku, ditegaskan kembali sikapnya juga sama seperti sebelumnya. Bahwa, sampai saat ini pihak Kecamatan masih menunggu permohonan rekomendasi dari Perbekel Yangapi agar tetap merujuk pada hasil seleksi yang pertama tanggal 29 Juni lalu. “Ketika hasil itu, tidak dimohonkan rekomendasi oleh pak Mekel,selaku Camat saya tidak bisa memberikan rekomendasi,” tegasnya. Karena sesuai kronologisnya, lanjut Camat IB Suandi, Perbekel Yangapi tetap melakukan test tambahan tanggal 20 September lalu tanpa mengindahkan rekomendasi dari Dinas PMD. “Test tambahan tersebut, juga tidak diumumkan di awal. Kalau itu, dipakai rujukan saya selaku Camat menolak. Saya tetap hasil tanggal 29 Juni itu dipakai rujukan. Terserah pak Mekel sekarang. Kalau masih diajukan yang nomor selain itu, saya menolak,” ungkap Pejabat asal Sama Griya, Jehem ini.










