Dalam rapat gabungan yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikomandoi Sekda, Gede Putu Winastra menyampaikan, sepanjang pandemi Covid-19 ini, prioritas anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah harus dirombak. Diantaranya, kebijakan untuk anggaran yang difokuskan ke Covid-19. Yakni minimal 8 persen dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Di samping itu, dana transfer umum minimal 25 persen juga harus dikucurkan untuk program pemulihan ekonomi daerah.
Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, akhirnya berdampak pada kondisi keuangan daerah. Yang mana saat ini posisi anggaran Pemkab Klungkung sudah minus Rp18 Miliar. Untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut, TAPD kembali harus melakukan refocusing anggaran. Sehingga di akhir tahun nanti, posisi anggaran Pemkab sudah 0, tidak terjadi defisit lagi. Hanya saja, hingga kini belum dipastikan, anggaran apa yang akan disesuaikan. Oleh karena itu, pihaknya meminta saran dan masukkan dari dewan.
Baca juga :
Desa Macang Berharap Pembangunan Pembuangan Sampah
Di RSUD Klungkung, Kamar Jenazah Nyaris Penuh
"Kas kita tidak boleh minus, ke depan kita akan lakukan efesiensi-efesiensi untuk menutup minus Rp18 Miliar itu. Bisa listrik, internet atau yang lainnya," ujarnya Senin (16/8/2021)
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom mengingatkan agar TAPD benar-benar cermat dalam melakukan refocusing anggaran. Sehingga tidak berdampak pada kepentingan masyarakat. Dirinya berharap, anggaran hibah untuk masyarakat Klunglung tetap dapat diupayakan. Sebaliknya, penghematan menurutnya dapat dilakukan misalnya dengan mengurangi anggaran BBM bagi kendaraan dinas.
Sementara anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Anak Agung Sayang Supartha juga mengusulkan agar hibah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak direfocusing. Sebaliknya, upaya menyisir anggaran dapat dilakukan dengan menunda perjalanan dinas (perdin) baik eksekutif maupun legislatif. Di samping juga pemeliharaan pasar dan jalan, yang menututnya dapat ditunda terlebih dahulu.
"Kita harus berempati dengan masyarakat dalam situasi seperti ini. Hibah masyarakat jangan dilakukan efesiensi. Jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat dalam hal ini," jelasnya. (dia)
