NEGARA – fajarbali.com | Rapat Paripurna secara virtual di gelar DPRD Jembrana di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19 yang dimulai sejak (3/7/2021).
Rapat paripurna III masa persidangan III tahun 2020 -2021 , yang dipimpin oleh ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi dengan agenda pandangan umum Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dan Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan dihadiri Bupati I Nengah Tamba bertempat di Executive Room Kantor Bupati Jembrana, Senin (5/7/2021). Tampak juga dihadiri Pj. Sekda anyar, I Made Budiasa serta para asisten dan beberapa pimpinan OPD.
Kelima fraksi di dewan, di antaranya fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Partai Demokrat serta fraksi gabungan Partai PKB dan PPP memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan dua ranperda tersebut. Kedua ranperda yang disampaikan sebelumnya oleh Bupati Jembrana di antaranya, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 serta ranperda tentang penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga :
Genjot Target Vaksinasi, Bupati Tamba Pantau Gebyar Vaksinasi di SMAN 1 Negara
RSUD Klungkung Tambah Ruang Isolasi Covid-19
“Ranperda tentang pertaggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 sudah sangat bagus dan dapat dikatakan berhasil dalam realisasi penggunaannya. meski kita ketahui bersama tahun 2020 masih dalam kondisi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Sudiasa.
Sedangkan terkait dengan ranperda tentang penanggulangan kemiskinan, merupakan keinginan kuat pemerintah daerah kabupaten Jembrana dalam visi yakni, mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia berlandaskan Tri Hita Karana. “Namun demikian, tindak lanjut kedepannya harus didukung pula dalam kebijakan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Kemudian dari Fraksi Partai Gerindra, meski juga memberikan apresiasi terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun angaran 2020 lantaran telah mendekati target yang optimal, namun ketua Fraksi Partai Gerindra I Ketut Sadwi Darmawan juga memberikan beberapa catatan serta pandangan.
“Dari sisi anggaran pendapatan maupun dari sisi anggaran belanja daerah, semua sisi dalam realisasi anggaran tersebut sudah mendekati target yang optimal, namun dari sisi realisasi pengeluaran pembiayaan daerah belum optimal pencapaiannya. Ini kami perlukan untuk informasi didalam merencanakan anggaran selanjutnya. Untuk itu kami mohon nantinya saudara. Bupati dapat menjelaskan,” harap Sadwi Darmawan.
Sedangkan tiga fraksi lainnya, yakni fraksi Kebangkitan Persatuan, fraksi Demokrat Jaya serta fraksi Partai Golongan Karya, selain juga memberikan apresiasi terhadap pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020, memberikan masukan-masukan dan catatan, terutama rentang ranperda tentang penanggulangan kemiskinan.
“Ranperda tentang penangulangan kemiskinan kami terima sebagai bahan dalam melakukan pembahasan selanjutnya. Kami memiliki dua point penting guna mendukung tujuan dari penanggulangan kemiskinan tersebut. Seluruh OPD harus dapat bersinergi dengan tujuan berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan serta dapat berkolaborasi dengan dunia usaha khususnya melalui Corporete Sosial responsibility (CSR),” ujar ketua Fraksi Kebangkitan Persatuan H. Muhamad Yunus. (prm)
Save as PDF