MANGUPURA - sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Karantina sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) luar Kabupaten Badung di wilayah Kuta sempat dipertanyakan masyarakat setempat. Pasalnya, perangkat desa setempat tidak diberitahu kehadiran PMI dari sejumlah kabupaten, seperti Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Klungkung ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menegaskan, masyarakat tidak bisa mengingkari bahwa mereka juga bernegara dan berbangsa. Maka, perlu adanya persamaan persepsi terhadap kehadiran PMI.
"Kita ini kan bertanah air Indonesia. Kuta adalah tanah air Indonesia. Semua adalah hak masyarakat. Semua adalah bagian dari kita berbangsa. Ini yang perlu pemahaman," ungkapnya usai tatap muka dengan seluruh camat di Badung, Kamis (14/5/2020).
Soal, masyarakat Kuta yang sempat tidak menerima transfer PMI dari luar Badung menurut Parwata, itukan baru pendapat masyarakat Kuta. Namun perlu diingat Kuta adalah bagian dari tanah air Indonesia, jadi semua adalah bagian dari bangsa ini.
"Karena itu perlu pemahaman kalau kita hidup harus saling tolong menolong. Berbangsa dan bernegara adalah perjuangan, perjuangan sekarang adalah melawan Covid-19. Karena itu semua elemen harus bersatu tidak terbelah belah," jelasnya.
Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, daerah lain memilih wilayah Kuta lantaran, memiliki banyak hotel yang dapat dimanfaatkan perjuangan memutus rantai Covid-19. "Kekuatan yang dimiliki Kuta adalah memiliki hotel banyak. Inilah yang bisa dimanfaatkan untuk membantu di luar Kuta. Kami berharap, Gubernur Bali, Kapolda Bali memberikan pemahaman bersama mengenai kehadiran PMI ini," pungkasnya.
Camat Kuta, I Nyoman Rudiarta, saat tatap muka dengan jajaran pimpinan DPRD Badung, Kamis (14/5/2020) mengungkapkan, masyarakat mempertanyakan kedatangan PMI dari luar Badung yang diam-diam melakukan karantina di hotel wilayah Kuta.
"Kami serba salah, mereka datang diam-diam sudah lama baru ketahuan. Itupun ketahuan setelah dicek tagihannya," katanya.
Menurutnya, masyarakat Kuta tidak mempermasalahkan ketika PMI yang dikarantina di wilayahnya merupakan warga Badung. Sebab, kedatangan PMI ke Bali menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. "Warga kami tidak masalah ketika yang dikarantina di Kuta adalah warga Badung, karena sudah jelas kabupaten kota memiliki tanggung jawab terhadap PMI yang ada di wilayahnya," ujarnya.(put).
