"Bila pemerintah tidak menerapkan PPKM darurat ini dan seandainya terjadi lonjakan kasus, justru pemulihan ekonomi akan semakin terganggu ke depannya, bahkan lebih buruk lagi," ujar praktisi ekonomi Dr. Luh Kadek Budi Martini, S.E., M.M, Rabu (14/7/2021).
Ia menilai, keputusan pemerintah merupakan opsi terbaik, meskipun penerapan PPKM darurat ini memang menjadi beban yang lebih berat. Ekonomi pasti akan terjadi kontraksi atau terjadi penurunan aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat berkurang. "Syukurnya pusat-pusat ekonomi kerakyatan masih diberikan berkegiatan, paling tidak masih akan ada geliat ekonomi," imbuhnya.
Baca Juga :
Tekan Kasus Kematian Akibat Corona, RSUP Sanglah Ingatkan Penyintas Covid-19 untuk Donor Plasma Konvalesen
Visa Kunjungan Habis, Sekeluarga Asal Rusia Di Depak dari Bali
Ia pun memaklumi kebijakan pemerintah ini karena yang diutamakan adalah kesehatan masyatakat agar rantai penyebaran Covid-19 bisa menurun, bahkan diharapkan bisa segera hilang. Bila masyarakat sehat, tentu ekonomi akan bergerak dengan sendirinya.
Budi Martini pun tidak memungkiri kondisi saat ini memang berat bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi. Tetapi itu harus dilalui, agar semua sektor termasuk masyarakat menjadi sehat. "Penerapan PPKM darurat pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun karena masih dibijaksanainya beberapa simpul ekonomi yang boleh buka seperti pasar tradisional, maka pengaruhnya tidak terlalu signifikan," ucapnya.
Dalam situasi sepert ini, imbuhnya, pelaku UMKM harus memanfaatkan kemajuan digital untuk berbisnis. Pemerintah juga harus memberikan stimulus dan dorongan agar pelaku UMKM dapat terus berkembang dan berkarya.
"Di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi, sektor UMKM perlu mendapatkan perhatian dan bantuan stimulus dari pemerintah agar tetap bisa produktif. Dari sisi masyarakat juga harus membantu dengan membeli produk UMKM di daerah sendiri agar perekonomian Bali tetap berputar," pungkasnya. (
