DENPASAR-fajarbali.com | Kemacetan yang terjadi di Jalan Tol Bali Mandara beberapa waktu yang lalu banyak dikeluhkan oleh masyarakat, terutama para pelaku pariwisata. Pasalnya, kemacetan yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan dampak yang luar biasa. Yakni, beberapa wisatawan asing ketinggalan pesawat. Apabila dibiarkan, akan merusak citra pariwisata Bali.
Melalui Komisi III, DPRD Bali melakukan rapat bersama dengan beberapa pihak. Diantaranya, Dirlantas Polda Bali, Jasa Marga Bali Tol, Perbankan, BI, Angkasa Pura, dan Balai Jalan. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana tersebut, dibahas mengenai kemacetan yang terjadi di Jalan Tol diakibatkan adanya proyek pembangunan Underpass. Bukan hanya itu saja, persoalan teknis juga tak luput dari pembahasan.
Menurut Kariyasa Adnyana, dengan adanya proyek pembangunan Underpass Ngurah Rai, perlu adanya solusi untuk meminimalisir tingkat kemacetan yang terjadi di Jalan Tol. Terlebih, pasca erupsi Gunung Agung, pariwisata Bali sempat terpuruk. Ditambah lagi, saat ini dengan kemacetan akan menjadi isu yang sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. "Dengan adanya proyek Underpass itu, membuat pariwisata kita yang baru pulih dari erupsi Gunung Agung, ini akan menjadi isu yang seksi. Dan membuat pariwisata Bali terpengaruh," akunya, Senin (29/2/2018).
Untuk menyikapi hal itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait agar melakukan langkah strategis terhadap kemacetan yang terjadi. Komisi III menyarankan, perlu mengadakan rekayasa lalu lintas. Mengingat, disekitar proyek Underpass telah terjadi penyempitan jalan. "Kami menginginkan rekayasa proyek bagaimana penyempitan jalan itu bisa dikurangi. Memang kendala itu kan ada pipa air dan pipa aftur. Jadi kami sifatnya memaksa agar dipercepat. Sehingga, penyempitan jalan itu besar," tegasnya.
Sementara itu, persoalan lain yang menjadi pembahasan adalah soal pembayaran di Gerbang Tol menggunakan Unik (Uang Elektronik). Tak jarang, para pengendara juga sering lupa jika saldo Unik kosong. Bahkan, ada juga yang tak memiliki kartu Unik. Sehingga, pembayaran toll semakin lama prosesnya. "Bagi masyarakat yang tidak membawa kartu toll, kemudian saldonya kurang, ada satu pintu untuk pembayaran, itu sudah mulai dilakukan. Sekarang semua pintu diposisikan sama," katanya.
Disamping itu, Komisi III DPRD Bali juga meminta agar sosialisasi terhadap penggunaan Unik di Jalan Tol harus digalakkan. "Sosialisasi dari pihak provider dari BI (Bank Indonesia) bagaimana pengisian e-money itu. Sehingga tidak menumpuk, nanti masuk toll baru mengisi," tandasnya.
Menyikapi hal itu, Perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) BI Bali Teguh Setiadi menjelaskan, masing-masing bank punya sistem sendiri. "Kalau kita tidak menyatukan bank akan banyak reader card, kami bisa koordinasi menyatukan sistem dengan satu reader di toll," jelasnya. Sejatinya, BI tiap bulan selalu koordinasi dengan Jasa Marga, Bank membahas persoalan terkait di Jalan Tol. "Kami menemukan jika jumlah kartu ini melebihi jumlah kendaraan di Bali, permasalahannya ada di top up mungkin, kenapa kurang top up nya karena kurangnya atm untuk mengisi. Mungkin sosialisasi unik dinilai masih kurang," tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Direktorat Lalu Lintas (Wadirlantas) AKBP Bona Parte Silalahi menyarankan agar seluruh kartu yang dikeluarkan oleh Bank bisa digunakan untuk transaksi di Gerbang Tol. "Saran, bagaimana kalau pihak bank agar kartu kartu bank juga bisa digunakan untuk membayar toll," singkatnya. (her)
