Tidak Lolos Dalam Seleksi PPPK, R4 Datangi DPRD Ungkapkan Kekecewaan

WhatsApp Image 2025-07-01 at 17.04.59_a84cf49e
Pegawai yang tidak lolos dalam seleksi PPPK tahap dua mendatangi DPRD Kabupaten Buleleng

Loading

BULELENG-fajarbali.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menerima audiensi dari Aliansi R4 Buleleng, Selasa (1/7/2025), bertempat di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi bersama sejumlah anggota dewan, serta 25 perwakilan pegawai kontrak yang tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dikategorikan sebagai R4.

Kode R4 pada hasil seleksi PPPK 2025 menunjukkan bahwa peserta adalah non-ASN (bukan Aparatur Sipil Negara) yang tidak terdata dalam database resmi tenaga non-ASN pemerintah. Dengan kata lain, peserta dengan kode R4 adalah peserta baru atau non-ASN yang belum masuk dalam data pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, para pegawai kontrak menyampaikan aspirasi serta rasa kecewa mereka atas hasil seleksi PPPK yang dianggap belum mempertimbangkan masa pengabdian dan kondisi riil di lapangan. Mereka juga menyoroti wacana kebijakan baru terkait pengurangan persentase gaji yang bersumber dari Dana BOS, yang dinilai semakin membebani pegawai kontrak, khususnya tenaga Tata Usaha di sekolah.“Kami telah bekerja belasan tahun, mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tetap dinyatakan tidak lulus tanpa pertimbangan masa kerja. Formasi yang tersedia pun sudah diisi oleh peserta tahap sebelumnya. Kami juga berharap masih bisa diperkerjakan di Dinas atau OPD masing-masing di Pemkab Buleleng dan mohon untuk di perjuangkan agar bisa lulus PPPK. ,” ujar Ketut Sujana, perwakilan dari Dinas PUPR.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh para pegawai kontrak. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk segera menindaklanjuti hal ini melalui koordinasi lintas sektor.“Permasalahan ini sudah kami terima dari berbagai pihak. DPRD Buleleng akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait, Bupati Buleleng, dan juga menyampaikan persoalan ini ke Kementerian PAN-RB. Kami ingin ada solusi yang adil dan berpihak kepada pegawai kontrak yang telah mengabdi puluhan tahun,” ujar Wandira.

BACA JUGA:  Wabup Sutjidra Apresiasi Kinerja Lapas Kelas IIB Singaraja

DPRD Buleleng juga meminta kepada koordinator Aliansi R4 untuk menyerahkan data valid dan terperinci mengenai jumlah pegawai yang termasuk dalam kategori R4, guna menjadi dasar data yang akan dibawa ke pemerintah pusat.”DPRD Buleleng memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat, termasuk para tenaga kontrak daerah, akan diperjuangkan secara maksimal demi keadilan dan keberlanjutan layanan publik di Kabupaten Buleleng,”tutup Wandira. @gus

Scroll to Top