MANGUPURA-fajarbali.com | Akibat terdampak pandemi covid-19, kondisi keuangan Pemkab Badung semakin memprihatinkan. Bahkan, kabarnya TPP ASN, gaji guru dan juga pegawai kontrak yang ada di lingkungan Pemkab Badung akan dipotong.
Menurut informasi yang beredar, TPP untuk ASN dipotong sekitar 50 persen dari sisa realisasi yang dimulai dari bulan Maret 2021. Gaji tenaga kontrak dipotong merata 30 persen dan berlaku di bulan Mei 2021. Selain itu gaji guru kontrak di bawah Disdikpora Badung juga mengalami pemotongan.
Honor guru kontrak ini dipotong Rp 50 ribu per jam dari sebelumnya mendapat Rp 125 ribu per jam. Pemberlakuan pemotongan untuk guru kontrak ini mulai dari bulan Mei 2021. Tidak hanya itu, ada juga pemotongan gaji kaling Rp 4 juta dari sebelumnya mendapat gaji Rp 6,4 juta, berlaku di bulan Mei 2021.
Baca Juga :
Dinkes Bali Ajak Optimalkan Produktivitas Tenaga Kerja Perempuan dengan GP2SP
Berkantor di Desa Gubug, Bupati Sanjaya Komitmen Memajukan Pembangunan di Sektor Pertanian
Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa dikonfirmasi tak menampik adanya kegiatan yang dirasionalisasi. Namun, katanya saat ini masih berproses.
“Kita ketahui semua lah pandemi ini sangat berdampak bagi Badung. 85 persen kita hidup dari pariwisata. Kita banyak ditunjang dari Pajak Hotel dan Restoran yang otomatis berdampak terhadap penurunan pendapatan, ” terangnya beberapa waktu lalu.
Saat ini untuk belanja pegawai, alokasi untuk gaji dan tunjangan Badung masih kekurangan Rp 300 miliar lebih. Sebab, selama ini sisanya kekurangan yang diberikan oleh pusat itu ditopang oleh PAD.
“Pandemi ini cukup berat bagi Badung. Karena itulah kami sedang berusaha, mungkin masyarakat sudah memaklumi. Kita sudah rapat dengan TAPD mencoba membreakdown belanja wajib itu,” kata mantan Kepala Dispenda tersebut.
Menurutnya, karena adanya penurunan pendapatan tentu berdampak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban untuk ASN dan pegawai di Badung.
“Tapi kita tetap berusaha sebisa mungkin untuk melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap indek belanja daerah ini. Misalnya untuk tunjangan seminimal mungkin, sepanjang belanja wajib sudah terpenuhi,” beber birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini lagi sembari mengatakan tetap berusaha memberikan hak-hak pegawai. (put)
Save as PDF