Memasuki pengujung tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama DPRD mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rancangan APBD tahun anggaran 2026 ini dibahas dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (11/11/2025).
Para guru di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung mengeluhkan kualitas jatah beras yang mereka peroleh tiap bulan. Lantaran beras yang didapat melalui pemotongan gaji tersebut kualitasnya buruk dan kerap berkutu. Para gurupun mengusulkan agar beras jatah sebanyak 10 kilogram itu diuangkan saja.
Kualitas pengerjaan sejumlah proyek prasarana sekolah disorot oleh Komisi III DPRD Klungkung. Salah satunya, pembangunan pagar, toilet, dan ruang UKS di SD Negeri 1 Bakas, Kecamatan Banjarangkan.
Komisi II DPRD Klungkung menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung terkait penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Senin (13/10/2025). Ada sejumlah persoalan yang dibahas dalam rakor tersebut. Diantaranya mengenai pengelolaan retribusi atas jasa tambat di Pelabuhan Banjar Bias dan Tribuana, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan yang kini menjadi sorotan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung.
Kekroditan arus lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Pasar Mentigi, Nusa Penida menjadi sorotan DPRD Klungkung. Rupanya tak hanya persoalan macet, Komisi III yang terjun ke lokasi pada Selasa (26/8/2025) juga mendapati persoalan lain, yakni terkait pedagang lancuban hingga indikasi kebocoran retribusi.
Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom bersama Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam paripurna membahas Ranperda APBD tahun anggaran
