Badung- fajarbali.com | Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa menerima dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022, Kamis (22/7/2021). Dokumen diserahkan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Inspektorat Luh Suryaniti.
Wayan Suyasa usai penyerahan mengungkapkan, ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Dewan. Rancangan KUA PPAS 2022 wajib disampaikan pertengahan bulan Juli 2021 oleh Pemerintah kepada DPRD.
“Sehingga kami menerima hari ini, kami akan selalu melaksanakan tugas pembahasan sampai nanti penetapan APBD 2022. KUA PPAS 2022 rancangannya wajib sudah ditetapkan di pertengahan Agustus. Sehingga proses pembahasan dengan eksekutif sudah teragendakan,” katanya didampingi Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika.
Baca Juga :
Dinsos Bangli Gelontorkan Bantuan 3.000 Paket Beras Melalui Desa
Petani Ditemukan Tewas di Sawah
Mengenai target pendapatan di tahun 2022, Suyasa mengatakan PAD dirancang sebesar Rp 1,9 triliun sedangkan APBD dirancang RP. 2,9 triliun. Rancangan tersebut, didasari oleh KUA PPAS Perubahan 2021 karena di induk APBD 2021 sebesar Rp. 3,8 triliun. Maka lanjut Suyasa, disesuaikan dengan menurunnya pendapatan di tengah pandemi.
“Sehingga itulah yang menjadi tonggak target di 2022. Kami sadari inilah yang benar. Situasi pandemi ini menyebabkan pendapatan kita di sektor pariwisata menurun sehingga realisasinya wajib disesuaikan dengan kenyataan. Saya kira ini yang rasional,” jelas Ketua DPD II Golkar Badung itu.
Dirancangnya anggaran secara rasional lanjut Suyasa, artinya kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintah adalah kegiatan prioritas. Mengenai harapan untuk mendapatakan dana dari pusat, menurutnya seyogyanya Pemerintah Pusat lebih atensi. Sebab, di situasi pandemi yang tak kunjung usai ini Badung sangat tidak memungkinkan mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Pihaknya pun berharap, Pemerintah Pusat lebih memperhatikan Badung yang selama ini sudah berbuat banyak untuk meringankan APBN.
“Selama ini Badung setengah lebih pendapatannya diberikan kepada ASN yang seharusnya menjadi tanggungjawab pusat. Dengan pendapatan yang riil kami kira secara administrasi pusat bisa memberikan bantuan untuk kepentingan di Badung,” katanya.
Lanjut Politisi asal Desa Penarungan Mengwi ini, melihat APBD yang rasional tentu bisa dilihat bahwa celah fiskal Badung menjadi positif, seharusnya bisa menjadi dasar Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian ke Kabupaten Badung. Suyasa meminta, agresivitas eksekutif melalui OPD agar selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian.
“Bagaimanapun koordinasi itu sangat penting, tolak ukur kita di daerah memberikan atensi khusus dengan pemerintah pusat,” pintanya. (put)