Pilbup Klungkung, Suwasta Dilarang Kampanyekan Gema Santi

SEMARAPURA-fajarbali.com | Penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung makin dekat. Untuk itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mulai membidik aktivitas kedua paslon jelang kampanye. Utamanya paslon petahana I Nyoman Suwirta-Made Kasta (Suwasta). Lantaran sesuai ketentuan, paslon yang diusung oleh koalisi ‘gemuk’ ini harus rela menanggalkan jargon sekaligus program unggulanya yakni Gema Santi berkampanye.



Ketua Panwaslu Klungkung, Komang Artawan, Rabu (31/1/2018) menerangkan, ketentuan itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada pasal 71 ayat 3, yang menyebutkan Gubernur  atau  Wakil  Gubernur,  Bupati  atau  Wakil Bupati,  dan  Walikota  atau  Wakil  Walikota  dilarang  menggunakan  kewenangan,  program,  dan  kegiatan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  baik  di  daerah  sendiri  maupun  di  daerah  lain  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon  sampai  dengan penetapan pasangan calon terpilih.



Merujuk dari pasal tersebut, Artawan menyampaikan, jika Program Gema Santi sudah ditetapkan dalam APBD 2018, maka secara otomatis paslon petahana tidak boleh lagi menggunakannya saat berkampanye. Termasuk memakai pakaian bertuliskan Gema Santi. Apalagi memasang baliho yang mumat tulisan Gema Santi. Ketentuan ini berlaku, saat paslon Suwasta cuti dan ditetapkan oleh KPU, yakni tanggal 12 Februari mendatang. 

“Kita lihat nanti, kalau program tersebut (Gema Santi) sudah terdaftar di APBD, petahana tidak boleh lagi memakai baju bertuliskan Gema Santi termasuk melakukan sebuah kewenangan di Pemkab,” tegasnya. 




Nah, untuk sekarang ini, karena belum masa cuti, Artawan mengatakan Bupati Suwirta masih memiliki kewenagan untuk menjalankan Program Gema Santi. “Jadi kalau sudah ambil cuti, tidak boleh gunakan itu (kewenangan). Setelah habis cutinya baru boleh lagi,” imbuhnya.

Sedangkan untuk jajaran OPD dan PNS di lingkungan Pemkab Klungkung, Komang Artawan menegaskan tidak perlu takut menjalankan Program Gema Santi. Sebab program tersebut, memang program unggulan Pemkab dan disusun oleh petahana saat menjadi bupati.  “Yang penting program tersebut sudah terdaftar dalam APBD. Kita tidak bisa melarangnya karena itu program dari awal ketika menjadi bupati. Program tersebut malah harus jalan,” tegasnya.

Lebih lanjut bila paslon petahana melakukan pelanggaran, maka Panwaslu akan mengambil tindakan tegas. Diawali dengan memanggil dan menanyakan hal itu kepada paslon. Namun dalam hal ini, Panwaslu hanya bisa memberikan rokemendasi jika ada paslon yang terbukti melanggar. Khusus untuk petahana, jika terbukti melanggar, Panwaslu akan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur termasuk Mendagri selaku atasannya. (dia)

 Save as PDF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Geger, Pemancing Temukan Ratusan Butir Peluru

Rab Jan 31 , 2018
DENPASAR-fajarbali.com | Warga yang memancing di Jalan Imam Bonjol Denpasar, dikagetkan dengan penemuan 186 butir peluru tajam, Senin (29/1/2018). Ratusan peluru laras panjang dan pendek itu ditemukan dalam dua bungkusan plastik oleh seorang pemancing bernama Ujang. Hingga kini jajaran Polsek Denpasar Barat (Denbar) masih mendalami pemilik peluru tersebut.  Save as PDF

Berita Lainnya