AMLAPURA-fajarbali.com | Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Bali yang diusung Koalisi Rakyat Bali (KRB) Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) mengisi kampanye di Kabupaten Karangasem. Keduanya hadir di tengah-tengah masyarakat Karangasem khususnya kecamatan Abang, Karangasem, Selat dan Sidemen.
Dalam kesempatan itu, sejumlah program dibeber di hadapan ribuan massa yang hadir. Salah satunya, program Rp 500 juta kepada Desa Pakraman cukup realistis. Hal itu dikatakan Calon wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta di hadapan ribuan massa yang memadati wantilan banjar Gede, Desa Pakraman Subagan, Kecamatan Karangasem, Selasa (15/5/2018).
Kampanye dialogis di Desa Pakraman Subagan tidak dihadiri oleh calon Gubernur IB Rai Dharmawijaya Mantra karena melaksanakan kampanye di tempat yang berbesa. Tetapi, kampanye dihadiri sejumlah pentolan partai pengusung seperti ketua tim pemenangan IB Gunastawa, Gede Sumarjayalinggih, Made Sukerana beserta jajaran fraksi Golkar, ketua DPD NasDem IGA Mas Sumatri beserta jajaran fraksi serta tokoh masyarakat I Gusti Made Tusan.
Di hadapan massa, IGA Mas Sumatri mengajak masyarakat Karangasem untuk bersama-sama mengawal pasangan Calon Mantra-Kerta. IGA Mas Sumatri juga menyampaikan, sosok pasangan Mantra-Kerta dinilai sosok yang tidak tercela saat sebagai dua periode menjadi walikota Denpasar. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Karangasem selain memilih Mantra-Kerta.
“Dulu saudara-saudara memilih saya, sekarang pilih Mantra-Kerta,” ujar IGA Mas Sumatri yang harus cuti untuk hadiri kampanye. Sementara Ketua DPW NasDem Bali, IB Gunastawa mengatakan, Karangasem sebagai basis utama kemenangan Mantra-Kerta. Sebagai calon yang memiliki darah Karangasem, tidak ada pilihan bagi masyarakat Karangasem kecuali memenangkan Mantra-Kerta.
Ia pun menyebut, kegagalan kemenangan tanggungjawab bersama. Apalagi, wakilnya yakni Ketut Sudikerta saat ini masih menjabat sebagai wakil gubernur. “Kalau beliau sampai tidak menang berarti tidak ada rasa jengah. Jangan hanya hadir saat kampanye tetapi malah bermain dua kaki,pertanggungjawabanya ketokohan mereka berdua,” ujarnya.
Selain itu, IB Gunastawa juga mengatakan, IB Rai Mantra merupakan sosok yang bersih. Bahkan, sempat diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukan dipanggil, karena bersih dari korupsi. Denpasar saja bisa menangani korupsi kenapa Bali tidak. “Kalau ada calon yang tidak diundang tapi diundang itu bisa berbeda,jangan sampai salah pilih,” ujarnya lagi.
Sedangkan, calon wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan, konsep Nawacandra adalah program kelanjutan dari Program Bali Mandra yang tentunua dengan sejumlah perubahan untuk mengisi kekurangan. Seperti Simantri, kata Sudikerta akan menjadi Simantri pasti. dengan Nawacandra juga, katanya, Karangasem ada empat program yang menjadi prioritas yang merupakan program dasar.
“Pendidikan, ksehatan, yadnya massal, pangan itu program dasar untuk masyarakat Karangasem, termasuk akan ada Kartu yadnya, kartu sehat dan kartu pendidikan,” ujarnya.
Terkait program Rp 500 juta yang akan diberikan kepada masing-masing Desa Pakraman, hal itu penting dan harus disiapkan anggarannya oleh pemerintah untuk menjaga kearifan lokal. Bahkan, Sudikerta mengatakan, kalau pun ada yang bertanya sumber keuangannya, Sudikerta mengaku sudah memiliki sumber-sumber pendapatan. Salah satunya, dengan meningkatkan pendapatan PB1. “Pemprov Bali banyak punya aset yang bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.
Sudikerta mencontohkan, jika dulu pendapatan dari aset daerah hanyan Rp 800 juta dengan peraturan gubernur retribusi pengelolaan aset itu bisa ditingkatkan. Caranya, kata Sudikerta, dengan menaikan sewa aset. Pihaknya juga mengatakan, pendapatan bisa dilakukan dengan menaikan retribusi yang masih pendapatanya kecil seperti Perusda-Perusda yang dimiliki pemprov Bali. Selain itu, peluang Bali juga bisa diraih melalui devisa yang dihasilkan.
“Di Bali memiliki banyak devisa ke pusat, dengan komunikasikan ke pusat untuk merebut devisa yang disetor melalui DAK, sehingga uang yang seharusnya dipakai membangun infrastruktur bisa dibawa ke Desa Pakraman,” ujarnya lagi.
Bantuan ke desa pakraman melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 500 juta itu sudah dibuktikan. Jika pun tahun ini di anggaran perubahan pun bisa. Kalau ada yang bilang program Rp 500 juta itu tidak realistis, pihaknya pun sangat menghargai. “Kita hargai kalau ada yang mengatakan itu tidak realistis karena sudah tidak bisa jadi gubernur lagi,” selorohnya. (bud)
Save as PDF