DENPASAR – sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Sebagai partai politik (parpol) pendatang baru, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mulai melakukan langkah-langkah menyambut hajatan Pemilu 2024 mendatang. Di tingkat pusat, PKN telah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pimpinan daerah (Pimda) PKN Provinsi Bali juga melakukan audiensi ke KPU Provisni Bali, Kamis (3/2). Rombongan yang dipimpin I Putu Indra Mandhala Putra selaku Ketua PImda PKN Bali diterima dengan hangat oleh Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan.
Indra Mandala Putra alias Iman, dalam audiensi tersebut menjelaskan, tujuan kedatangannya untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan PKN di Provinsi Bali.
Politisi muda asal Jembrana ini mengaku kepengurusan PKN di Bali telah mencapai 70 persen. Hanya di Kabupaten Bangli yang belum terbentuk kepengurusan cabang. Namun pihaknya segera menyusun kepengurusan hingga ke kecamatan se-Bali.
Pihaknya tak menampik, Pemilu 2024 penuh tantangan bagi semua partai peserta Pemilu. Dalam hal ini, PKN harus melewati 3 etape yaitu, terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, verifikasi faktual, kemudian lolos di parlemen, dengan melewati Parlementary Threshold atau ambang batas minimal 4%.
“Syukur dalam waktu cepat kami telah lewati etape awal. Sekarang fokus di etape verifikasi faktual” jelasnya didampingi Sekretaris Pimda PKN Bali Kadek Cita Ardana Yudi serta pengurus inti lainnya.
Menurut Iman, dalam Pemilu 2024 terbilang spesial karena ada ledakan bonus demografi, yang mana pemegang hak suara didominasi kaum milenial. “Di sinilah, kami PKN Bali mengajak generasi milenial untuk bergabung. Kami memiliki ideologi membangkitkan era kejayaan Nusantara sebagaimana saat zaman Majapahit,” tegasnya.
Sementara itu Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyambut baik kedatangan pengurus PKN. Pihaknyanya sangat terbuka menerima audiensi dari pengurus-pengurus partai untuk berdiskusi dalam konteks positif.
Menurutnya sekitar 5 sampai 7 pengurus parpol beberapa waktu lalu telah melakukan audiensi. Lidartawan mengaku lebih mudah melakukan komunikasi yang berkaitan dengan tugas-tugasnya selaku penyelenggara pemilu.
“Dengan adanya pertemuan-pertemuan ini sangat bagus sebagai sarana kita untuk kenal. Jadi kita bisa tahu pengurusnya siapa, kantornya di mana sehingga besok lebih mudah komunikasi. Jadi KPU bisa dekat dengan parpol,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika (GPS) menyebut, audiensi Pimda Bali menyusul pertemuan Pimnas dengan KPU RI di Jakarta akhir Januari 2022 lalu.
GPS menegaskan, pertemuann partai besutannya dengan KPU baik di pusat maupun daerah adalah bagian dari etape perjuangan pasca-pengesahan dari Kemenkumham. “Kami ingin lolos Pemilu, sehingga perlu berkonsultasi dengan penyelenggara pemilu untuk menghindari miskomunikasi,” jelas GPS.
"Setelah resmi berbadan hukum, PKN ingin mendapatkan penjelasan yang langsung dari KPU tentang teknis dan mekanisme Pemilu 2024 mendatang. Walau tahapan yang singkat dan berat, kami berikhtiar untuk bisa memenuhi persyaratan ikut Pemilu," kata GPS (Gde)
