BULELENG-fajarbali.com | Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan percepatan penurunan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar secara daring dan luring di Ruang BCC Dinas Kominfosanti, Selasa (10/2/2026).
RKPD 2027 merupakan rencana pembangunan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029. Forum konsultasi publik ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang mengharuskan pemerintah daerah melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sutjidra menekankan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar tercipta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
Salah satu isu strategis yang mendapat perhatian serius adalah penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan dari 5,39 persen pada 2024 menjadi 5,2 persen pada 2025. Meski menunjukkan tren positif, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa tantangan ke depan masih besar agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran hingga tahun 2027.
“Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat harus memiliki standar hidup yang layak. Daya beli tidak boleh turun, pendapatan harus meningkat, dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat, tidak hanya dari sisi keterampilan teknis, tetapi juga ketahanan sosial,” tegas Bupati Buleleng I Nyoman Sujidra.
Dalam arahannya, Bupati Sutjidra meminta agar seluruh program dan kegiatan tahun 2027 diarahkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus tersebut meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan daya tahan ekonomi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pihaknya juga menekankan bahwa dorongan investasi dan pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Bupati Sudjidra mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap program harus berbasis data dan menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar rutinitas anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Buleleng Komang Audi Berawijaya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Forum ini bertujuan menyampaikan tema dan program prioritas pembangunan sekaligus menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar arah pembangunan daerah berjalan selaras.
“Hasil forum ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027. Masukan dari perangkat daerah dan stakeholder menjadi bahan penting agar program yang direncanakan benar-benar menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah,” ungkapnya. @gus
