AMLAPURA-sandybrown-gazelle-543782.hostingersite.com | Rapat kerja gabungan komisi DPRD Karangasem dengan eksekutif yang membahas materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2022 berlangsung alot. Pemicunya, keinginan Dewan Karangasem agar eksekutif tetap mengakomodir pokok-pokok pikiran yang diserap dalam reses.
Pantauan Fajar Bali Senin (15/11/2021 rapat kerja gabungan komisi dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika. Sedangkan, Sekda I Ketut Sedana Merta berada di jajaran eksekutif. Raker pembehasan materi ranperda APBD 2022 sendiri mulai sejak pukul 10.00 wita. Dalam raker itu, ketua DPRD I Wayan Suastika pun harus menskor rapat.
Alotnya pembahasan berkutat pada target PAD tahun 2022. Dalam postur RAPBD 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang mengalami kenaikan sebesar Rp 7 miliar dari Rp 258 miliar, naik menjadi Rp 265 Miliar. Namun, dewan sendiri tetap ngotot untuk menaikan lagi target PAD melebihi dari Rp 265. Bahkan, untuk mendongkrak PAD, salah satu anggota DPRD yakni Nyoman Musna Antara mengusulkan agar harga dasar pajak Mineral Bebatuan Bukan Logam (MBLB) kembali dinaikkan. "Target PAD dari sektor galian C bisa dinaikkan dengan cara menaikkan harga dasar," ujarnya.
Sedangkan anggota DPRD lainnya, I Nyomam Sumadi, meminta pemenuhan hak dewan yakni usulan hibah, melalui pokir-pokir yang diserap dalam reses beberapa waktu lalu. Sumadi menilai, pokir-pokir dewan sebagai salah satu cara untuk menggeliatkan perekonomian. "Kami meminta Infrastruktur yang belum jelas dan urgent itu dipangkas," ujarnya.
Karena belum ada titik temu itu, ketua DPRD I Wayan Suastika pun harus melakukan skor rapat selama 30 menit. Akan tetapi, sampai pukul 15.00 wita, raker belum dilanjutkan kembali. "Sambil makan siang, rapat kami skor selama 30 menit," ujar Suastika sambil mengetuk palu.
Kasak-kusuk di internal dewan alotanya pembahasan materi Ranperda RAPBD 2022 ini, dipicu oleh belum diakomodirnya pokok-pokok pikiran dewan. Nilainya pun cukup fantastis, yakni senilai Rp 20,5 miliar untuk seluruh anggota. Sementara, dari eksekutif sendiri beralasan pokir yang belum bisa diakomodir lantaran kondisi keuangan Pemkab Karangasem mengalami penurunan dampak pandemi. Sedangkan, eksekutif sendiri melakukan pemangkasan terhadap sejumlah kegiatan di masing-masing OPD.
Informasinya, di Setda Karangasem jumlah anggaran yang dipangkas mencapai Rp 7 miliar dari sebelumnya Rp 49 miliar menjadi Rp 42 miliar. Bahkan, di Dinas PUPR angaran kegiatan yang dipangkas mencapai Rp 69 miliar. Rata-rata, di masing-masing OPD, dilakukan pemangkasnya hampir 33 persen dari rancangan awal APBD 2022. (bud)
