DENPASAR-fajarbali.com | Dua asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melakukan visitasi assesment lapangan ke Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (Unwar), Selasa (6/3/2018). Kedatangan keduanya sebagai tindak lanjut akreditasi prodi yang telah ada sejak dua tahun tersebut.
Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si., mengatakan proses akreditasi yang dilaksanakan Prodi MKn merupakan bentuk pertanggungjawaban dari sistem panjaminan mutu eksternal. Terdaftarnya suatu prodi pada Pangkalan Data Perguruan Tinggj dan Akreditasi BAN PT merupakan dua langkah penguatan kelembagaan untuk menentukan kualitas perguruan tinggi bersangkutan.
“Itu salah satu pertanggungjawaban kita pada masyarakat. Terlebih Prodi MKN ini merupakan satu-satunya di Kopertis Wilayah VIII, kami target meraih nilai akreditasi A melihat proses akademik yang kita miliki di Unwar. Boleh saja kan kita memasang target maksimal,” kata Kaca di sela kegiatan.
Ia mengatakan, sejak dibuka dua tahun lalu, Prodi MKN termasuk digemari oleh masyarakat. Pihaknya pun melakukan sejumlah upaya untuk menjamin kualitas lulusan mulai dari penyediaan tenaga pengajar maupun sarana prasarana.
“Jumlah penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan sarana dan sumber daya manusia yabg kita miliki. Kita mulai saring di input, kemudian lakukan pembelajaran dua arah di proses, evaluasi pembelajaran kita upayakan tesis bisa selesai dalam waktu enam bulan dan selesai tepat waktu, sementara outcome-nya sudah banyak lulusan kita bekerja meski belum diwisuda,” jelas Kaca.
Hal senada dikatakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs. AA Gede Oka Wisnumurti, M.Si. Ia menyampaikan proses visitasi tersebut merupakan langkah maju terkait akreditasi Prodi MKN Unwar. “Jika asesor sudah mendatangi artinya prodi itu layak diassesmen, layak diakreditasi. Melalui akreditasi ini kualitas pendidikan di MKN pun harus ditingkatkan. Produk yang harus menjadi tenaga terampil yang tidak hanya paham kemampuan teoritis, tapi punya kemampuan teknis,” jelasnya.
Terkait kebutuhan pasar terhadap notaris, ia pun mengatakan kebutuhan di tingkat lokal maupun nasional masih kurang. Pekerjaan notaris harus bisa melayani masyarakat, bukan hanya terkait jual beli. “Notaris adalah pejabat publik yang di SK-kan oleh negara untuk melayani, memberi penyuluhan, pelatihan, dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya akta atau autentisitas, terhadap hal-hal yang berkaitan hak dan kewajiban,” katanya.
Menyoal dengan pembukaan prodi baru, ke depan pihaknya akan berencana membuka Program Doktor Hukum serta sejumlah program magister. “Ke depan kita berencana buka Program Magister Lingkungan, Magister Keteknikan, dan Magister Kepengacaraan, sebab pengacara saat ini pendidikannya juga minimal S2. Selain itu kita juga siapkan vokasi,” pungkasnya.
Assesor Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH, MH., mengatakan visitasi yang dilakukan pihaknya merupakan hal penting untuk memberikan gambaran umum terhadap penjelasan di borang. Selain itu, ia juga mengharapkan ada perkembangan-perkembangan dalam prodi tersebut. “Bisa jadi temuan realitasnya akan lebih baik dari yang tersurat di borang. Saya kira juga akan ada kemungkinan perkembangan setelah pengiriman laporan (borang), sebab selama tiga bulan ini pasti ada perkembangan baru,” tutupnya. W-009
Save as PDF